Ganti Rugi Lahan Interkoneksi Belum Selesai

Rabu, 2 Maret 2016 20:38 WIB

Dari 269 titik lahan untuk mendirikan jaringan interkoneksi sampai ke Kijang, masih sekitar 100 titik lahan yang belum dapat diselesaikan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Sofyan Samsir mengatakan, ganti rugi lahan untuk pembangunan jaringan interkoneksi Pulau Bintan masih belum selesai sampai kini.

"Sebelumnya saya telah memperkirakan bahwa interkoneksi akan mengalami banyak kendala, terutama soal pembebasan lahan. Dan akhirnya terbukti, sampai sekarang tak selesai," kata Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Rabu.

Menurut Politisi Partai Golongan Karya tersebut, dari 269 titik yang telah ditentukan untuk mendirikan jaringan interkoneksi sampai ke Kijang, masih sekitar 100 titik lahan atau sekitar 30 sampai 40 persen yang belum dapat diselesaikan sampai hari ini (2/3).

"Permasalahannya beragam, ada pemilik lahan yang tak mau diganti rugi, ada juga yang tak ketemu siapa pemilik lahannya, ada juga yang minta agar seluruh semua lahannya mendapat ganti rugi, padahal yang dipakai cuma 15m x 15m atau 20m x 20m untuk satu titik," papar Sofyan.

Meskipun Unit Induk Pembangkit 2 Medan menargetkan interkoneksi rampung Desember 2016 ini. Namun, perihal pembebasan lahan justru menjadi kendalanya.

Padahal, ganti rugi tersebut terhitung ganti untung dengan harga lahan yang tergantung letak lokasi, atau dipatokkan kisaran Rp70.000-Rp150.000 per meternya menggunakan APBN.

"Termasuk urusan pinjam pakai lahan hutan lindung yang juga belum selesai. Dan ini persoalan yang tidak gampang, karena masih ada sekitar 30 sampai 40 titik tower yang berada di hutan lindung," tuturnya.

Sementara, seandainya interkoneksi rampung, muncul kendala berikutnya berupa jaringan yang masih berada di kualitas menengah rendah dan rentan terhadap petir dan angin. Yang juga harus diganti ke jaringan tegangan tinggi yang kebal terhadap pengaruh alam tersebut.

"Kepri sudah bekerja keras untuk ini, tapi tentu memiliki banyak keterbatasan. Sebab itu, kami harapkan sinergi antara pemprov, PLN, dan kementerian untuk merampungkan interkoneksi ini," tegasnya.(Antara)

Editor: Evy R. Syamsir