Menaker Minta Bupati Karimun Siapkan Desain BLK

Karimun (Antara Kepri) - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta Bupati Karimun Aunur Rafiq agar menyiapkan desain teknis terperinci terkait rencana pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

"Respons Pak Menteri terhadap proposal BLK yang kita presentasikan sangat baik, dan beliau meminta kita segera menyiapkan DED-nya (detail engineering design)," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq melalui sambungan telepon dari Jakarta yang diterima Antara di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Aunur Rafiq mengatakan keberangkatannya ke Jakarta memang untuk mempresentasikan proposal pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam kunjungannya itu, dia diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan secara khusus mempresentasikan proposal tersebut.

DED, kata Bupati, akan menjadi dasar dalam pendirian BLK yang memuat perencanaan terperinci baik desain bangunan hingga jenis-jenis pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Tahun ini, DED itu akan kita siapkan sehingga pembangunan BLK diharapkan sudah dimulai pada 2017," ucap dia.

Dia memaparkan, Menteri dalam pertemuan itu menyatakan akan membantu pengadaan sarana prasarana atau peralatan pendukung untuk workshop-workshop yang akan menjadi bagian dari BLK.

Kementerian, jelas dia, akan menyiapkan sarana prasarana bengkel kerja atau workshop secara bertahap sesuai kebutuhan.

Workshop yang akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, terutama kebutuhan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun.

Lebih spesifik dia menjelaskan, workshop yang akan dibangun itu antara lain sektor jasa kemaritiman mengingat kebanyakan perusahaan di FTZ bergerak di bidang industri galangan kapal atau shipyard, seperti las dasar atau welder dan lainnya.

"Prinsipnya, workshop dibangun sesuai kebutuhan pasar," ucapnya.

Mengenai pengadaan lahan maupun bangunan gedung, menurut Aunur Rafiq, diserahkan kementerian kepada pemerintah daerah.

Dalam pertemuan dengan Menteri Hanif Dhakiri, Bupati yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Ruffindy Alamsjah juga diminta untuk menyiapkan tim konsultasi percepatan pembangunan BLK.

Tim konsultasi tersebut bertugas terdiri atas dinas atau SKPD terkait, termasuk juga DPRD yang bertugas untuk berkoordinasi dengan Kemenaker terkait pembangunan sarana prasarana BLK.

"Tim itu diharapkan sudah terbentuk secepatnya. Nanti, tim inilah yang akan menjadi penghubung pemerintah daerah dengan kementerian," ucap Rafiq.

Rafiq sangat mengapresiasi respons Menteri Hanif Dhakiri yang sependapat bahwa pendirian BLK di Karimun sangat mendesak mengingat Karimun merupakan daerah yang berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia.

"Sebagai daerah perbatasan, Karimun akan menjadi daerah tujuan terdepan dalam era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk itu, BLK diperlukan agar tenaga kerja kita siap bersaing dengan tenaga kerja asing," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq. (Antara)

Editor: Arie Novarina