BPMPD Karimun: Baru 17 Desa Cairkan ADD

Jumat, 22 April 2016 19:34 WIB

Pencairan disesuaikan dengan proposal yang diajukan masing-masing desa yang diverifikasi pemerintah kecamatan, namun tentu tetap mengacu pada pagu anggaran

Karimun (Antara Kepri) - Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menyatakan, dari 42 desa di daerah setempat, baru 17 desa yang mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Sedangkan desa lain masih dalam proses, 11 desa yang telah mengajukan proposal pencairan masih menunggu tanda tangan bupati, dan 14 desa lainnya belum menyerahkan proposalnya kepada kita," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kesbang Karimun, Khairita di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Khairita menjelaskan, total anggaran untuk ADD dalam APBD 2016 sekitar Rp14 miliar yang dibagikan untuk 42 desa. Setiap desa diwajibkan untuk menyusun proposal kegiatan untuk pencairan dana tersebut.

ADD, kata dia lagi, dialokasikan untuk pembiayaan operasional desa, termasuk gaji dan honor pegawai.

"Pencairan disesuaikan dengan proposal yang diajukan masing-masing desa yang diverifikasi pemerintah kecamatan, namun tentu tetap mengacu pada pagu anggaran," kata dia lagi.

Sementara itu, untuk pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat, dia mengatakan belum dapat direalisasikan, sebab pemerintah pusat belum mencairkan dana tersebut meski semula pencairannya direncanakan pada awal April 2016.

Pemerintah pusat, kata dia, telah mengalokasikan Dana Desa sekitar Rp27,5 miliar dengan teknis pencairan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.D7/2016 tentang Tata Cara Alokasi Dana Desa.

"Pencairan Dana Desa dari pusat akan dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama 60 persen dan tahap dua 40 persen," ucap dia.

Dana Desa dari pusat, lanjut dia, diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, rehab kantor desa, penerangan, objek wisata dan program pemberdayaan masyarakat desa.

"Bisa juga digunakan untuk berbagai kegiatan pelatihan, seperti pelatihan kelompok usaha dan sebagainya," ujar Khairita. (Antara)

Editor: Adi Lazuardi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.