Menpan Peringatkan ASN Kepri Tidak Asal Kerja

Jumat, 3 Juni 2016 17:30 WIB

Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi memperingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak asal bekerja, melainkan harus profesional.

"Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi," ujarnya saat membuka Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kepri, di Tanjungpinang, Jumat.

Dia mengemukakan pemerintah kini sudah tidak dapat lagi menolerir ASN yang asal kerja. ASN harus bekerja maksimal terutama dalam melayani masyarakat.

Setiap saat, lanjutnya, ASN dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya.

Sikap profesional akan mewujudkan standarisasi kompetensi sehingga dengan jabatan yang sama di berbagai daerah akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara.

Kesetaraan kompetensi ini bertujuan agar tidak ada lagi ketimpangan kualitas ASN di pusat dan daerah, Pulau Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dan timur maupun antarkota maupun kabupaten.

Dengan demikian memungkinkan setiap ASN ditugaskan di berbagai instansi dan wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan sehingga pada akhirnya ASN mampu menjadi perekat pemersatu bangsa demi tegaknya NKRI.

"Setiap aparatur memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasannya hingga pada organisasi secara keseluruhan. Dan setiap instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga harus memiliki kontribusi yang terukur terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan," katanya.

Pada kesempatan ini, Yuddy juga menjabarkan esensi dari apa yang ingin dicapai dari reformasi birokrasi, yakni untuk menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Selain itu, kata dia menjamin dan memastikan kinerja yang efektif dan efisien, yakni kerja yang tepat dalam menggunakan anggaran serta tidak boros, serta menjamin dan memastikan playanan publik yang semakin baik dari waktu ke waktu.

"Semua aparatur negara tanpa terkecuali harus menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Jika tidak, percuma saja masyarakat memiliki aparat," katanya.

Dia menyontohkan, TNI dan Polri harus bisa mewujudkan rasa aman dan nyaman dengan cara memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan keberadaan aparat dan mereka nyaman.

"Begitu juga dengan pemerintahan, harus berfungsi dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Yuddy lagi.

Dia mengemukakan semua instansi, baik TNI, POLRI, BIN, Kehakiman, BPN, rumah sakit, bandara, otoritas kepelabuhanan dan apapun lembaganya memiliki fungsi masing-masing dalam melayani masyarakat.

"Ingat esensi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada rakyat. Kebahagiaan yang dirasakan rakyat harus dibarengi dengan rasa aman. Jadi intinya pemerintah adalah untuk melengkapi kebahagiaan rakyat. Untuk itulah perlu adanya standar pelayanan publik berdasarkan kompetensi dari tingkat pusat sampai ke daerah," ujar Yuddy. (Antara)

Editor: Rusdianto