DPRD Kepri Akhirnya Setujui Ranperda APBD 2017

Rabu, 1 Februari 2017 22:38 WIB

Setelah diperbaiki nota keuangan, tidak ada alasan kami menolaknya

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2017 setelah sempat ditunda beberapa kali lantaran belum dibahas sampai tuntas oleh tim anggaran eksekutif dan legislatif.

Juru bicara Badan Anggaran Ing Iskandarsyah dalam rapat paripurna persetujuan Ranperda APBD tahun 2017 di Kantor DPRD Kepri, Rabu, menyampaikan sejumlah catatan penting dari fraksi yang diharapkan dilaksanakan oleh pemerintah.

"Untuk anggaran tahun 2018, kami ingatkan Gubernur Kepri agar menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara paling lambat Juli 2017 agar tidak terjadi keterlambatan pembahasan anggaran, seperti yang terjadi sekarang," katanya, yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri.

APBD Kepri 2017 disetujui sebesar Rp3,36 triliun. Struktur anggaran terdiri dari pendapatan daerah Rp3,2 triliun dan belanja daerah Rp3,36 triliun, sedangkan pembiayaan daerah mencapai Rp159, 3 miliar.

Seluruh fraksi menyetujui agar anggaran setujui, termasuk Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Hanura Plus, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi Golkar, yang dalam rapat paripurna sebelumnya menolak nota keuangan tahun 2017.

"Setelah diperbaiki nota keuangan, tidak ada alasan kami menolaknya," ujar Iskandarsyah saat membaca pendapat akhir Fraksi Hanura Plus.

Sementara Fraksi Keadilan Sejahtera mengkritik pola penganggaran yang belum berpihak pada sektor kemaritiman. Anggaran untuk meningkatkan sektor kemaritiman pada dinas terkait terlalu kecil.

Selain itu, fraksi itu juga menyorot lemahnya program kegiatan untuk meningkatkan sektor kemaritiman. Bila pada tahun depan memperoleh anggaran yang besar, seharusnya dimanfaatkan untuk membangun sektor kemaritiman, bukan hanya sekadar meningkatkan volume kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan.

"Anggaran untuk sektor pendidikan juga masih kecil, meski sudah 26 persen, karena Pemprov Kepri harus mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji sekitar 2.000 guru SMA/MA," katanya.(Antara)

Editor: Dedi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.