Batam (Antara Kepri) - Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu akan memasukkan pasal yang memuat kebijakan pelibatan TNI dalam pengamanan Pemilu, setelah UU yang sebelumnya tidak memberikan ruang luas bagi TNI terlibat dalam pesta demokrasi.
"Akan dibuat pasal pengamanan Pemilu, dan poin TNI dengan tanggung jawab utama membantu polisi dalam keadaan tertentu," kata Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy usai mendengar sejumlah masukan RUU Pemilu di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.
Menurut dia, dalam peraturan sebelumnya, TNI tidak dilibatkan dalam Pemilu karena adanya trauma sejumlah pihak tentang dwi fungsi ABRI.
Pada era ini, semestinya ketakutan itu sudah hilang, sehingga demi kelancaran Pemilu, TNI bisa dilibatkan untuk pengamanan.
"Ada keraguan TNI untuk ikut mengamankan, karena masih trauma masa lalu soal dwi fungsi ABRI, itu sudah harus dihilangkan," kata dia.
Bila dalam peraturan sebelumnya, TNI diberi jarak pengamanan 100 meter dari Tempat Pemungutan Suara, maka semestinya dalam revisi, peraturan itu bisa dicabut atau diperkecil.
Ia menyatakan perlu payung hukum yang memungkinkan TNI memberikan bantuan kepada Polri dalam pengamanan Pemilu.
"Polisi yang utama. Bantuan TNI ke Polisi harus ada payung, yang berimplikasi pada tanggung jawab yang jelas, dan berimplikasi pada anggaran," jelasnya.
Saat ini, pengamanan Pemilu oleh TNI hanya bersifat otomatis untuk pengamanan negara, tidak ada teknis payung hukum yang mengatur.
Di tempat yang sama, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Fachri mengatakan selama ini TNI kurang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu. Padahal, bila keamanan terganggu dalam pelaksanaan pemilu, maka Danrem dan Dandim terancam dicopot.
Karenanya ia meminta Pansus RUU Pemilu memasukan poin yang melibatkan TNI dalam pengamanan Pemilu.(Antara)
Editor: Dedi
Pansus: TNI Akan Dilibatkan Dalam Pengamanan Pemilu
Ada keraguan TNI untuk ikut mengamankan, karena masih trauma masa lalu soal dwi fungsi ABRI, itu sudah harus dihilangkan
Komentar