Logo Header Antaranews Kepri

Legislator PDIP minta Pertamina Tunda Pembatasan Premium

Selasa, 16 Mei 2017 12:02 WIB
Image Print
Harus pertimbangkan pembatasan kuota premium di Kepulauan Riau, apalagi Ramadhan dan Idul Fitri sudah dekat

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, M Syahrial minta PT Pertamina Regional I wilayah Sumatra menunda pembatasan premium, karena kebutuhan masyarakat meningkat.
"Harus pertimbangkan pembatasan kuota premium di Kepulauan Riau, apalagi Ramadhan dan Idul Fitri sudah dekat," kata Syahrial, yang juga anggota Komisi II, di Tanjungpinang, Selasa.
Menurut dia, seharusnya pembatasan kuota hingga penetapan, pengurangan distribusi kuota premium dari Pertamina ke SPBU mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama saat Ramadhan hingga Idul Fitri.
"PT Pertamina memiliki tugas melayani masyarakat. Kalau dikurangi kuotanya, potensial menimbulkan permasalahan," ujarnya.
Pembatasan kuota premium, tambahnya, berdampak langsung terjadinya inflasi di daerah. Harga barang dapat naik bila premium mulai langka.
Kondisi ini akan memperburuk kondisi perekonomian di Kepri, khususnya Tanjungpinang, karena harga bahan bakar lainnya lebih mahal.
"Pemerintah Kota Tanjungpinang berupaya untuk menekan angka inflasi dengan beragam cara. Kalau premium dibatasi dan beralih ke pertalite tentu akan memakan biaya yang tinggi, maka akan terjadi perubahan ekonomi," katanya.
Syahrial beserta anggota legislatif lainnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjungpinang. Ternyata pengurangan kuota premium hingga 70 persen tanpa sosialisasi dan koordinasi dengan dinas terkait.
"Tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi pengurangan kuota premium. Seharusnya itu tidak terjadi," katanya.
Ia mengingatkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk memperhatikan permasalahan ini, salah satunya dengan berkoordinasi dengan PT Pertamina Regional 1 Sumatra.
"Sebelum pembatasan kuota bahan bakar minyak itu diberlakukan, seharusnya Pertamina berkoordinasi Pemerintah Provinsi Kepri, yang nantinya menyosialisasikan ke daerah," ujarnya.(Antara)

Editor: Niko





Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026