Pemerintah pusat bahas konsep masterplan Batam

Selasa, 6 Maret 2018 19:08 WIB

Menko Perekonomian, Darmin Nasution (tengah) saat memimpin rapat pembahasan masterplan Batam di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. (Humas BP Batam)

KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak whole island dan penetapan KEK di cluster sesuai kawasan industri yang ada,

Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP PBPB) Batam, membahas Konsep masterplan Batam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Selasa, mengatakan poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu model ekonomi, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangan, hingga kebijakan yang dibutuhkan.

“Kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan," katanya saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam di Kantor Kemenko Perekonomian.

Menurut Darmin pertemuan tersebut penting agar investor semakin banyak berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Kota Batam. Dimana ada beberapa prinsip terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

"KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak whole island dan penetapan KEK di cluster sesuai kawasan industri yang ada," kata Darmin melalui siaran pers yang diterima Antara di Batam.

Darmin menambahkan pengusaha yang tidak masuk cluster KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain. Seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yaitu Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya.

Lanjut Darmin, perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final.

“Untuk cluster itu perlu segera difinalkan, apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dan lain-lain,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan itu berpesan, BP PBPB Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan serta stakeholder terkait lainnya perlu terus berkoordinasi terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.

"Perlu timeline yang jelas dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam, mulai dari identifikasi cluster-cluster Kawasan Industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk IT System, business process, penyiapan Sumber Daya Manusia, dan lain-lain," kata Sri Mulyani.

Dalam pertemuan itu Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menyampikan pentingnya integrasi antara Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar tujuh persen.

Serta didukung dengan rencana pengembangan proyek infrastruktur seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.

"Peran strategis Batam diperlukan untuk mengungkit ekonomi wilayah Kepulauan Riau dan nasional," ujarnya. Karena itu kata Lukita perlu sebuah model yang mampu menciptakan harmoni dan saling memperkuat antara perindustrian, perdagangan, pariwisata, logistik, transportasi, dan teknologi digital,” katanya.

Di akhir rapat, Menko Perekonomian mengingatkan agar konsep masterplan Batam ini tidak hanya berhenti pada sekedar apa yang mau dibangun. Melainkan juga dilihat bagaimana kerjasamanya, pembentukan konsorsiumnya dan pembangunan-pembangunan lainnya di masa datang secara terintegrasi.(Antara)

Editor : Pradanna Putra