Peralihan aset BP Batam dibagi tiga tahap

id peralihan aset,bp batam

Tahap pertama sudah di Tim Kepresidenan, tahap 2 dan selanjutnya di Kemenkeu dan akan diserahkan ke Presiden
Batam (Antaranews Kepri) - Peralihan puluhan aset yang tercatat sebagai milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam kepada Pemerintah Kota Batam dibagi dalam tiga tahap.

Petugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Darnadi mengatakan, sesuai dengan permohonan serah terima aset BP Kawasan Batam, maka dibagi dalam tiga tahap.

"Tahap pertama sudah di Tim Kepresidenan, tahap 2 dan selanjutnya di Kemenkeu dan akan diserahkan ke Presiden," kata Darnadi.

Peralihan aset dari BP Kawasan kepada Pemkot Batam harus melalui Tim Kepresidenan, karena nilai asetnya melebih Rp10 miliar.

Pada tahap 1, terdapat lima aset yang akan diserahterimakan yaitu Masjid Baiturrahman, Masjid Agung Batam, Kantor Wali Kota, Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur dan Pasar Induk Jodoh.

Nilai lima aset itu mencapai Rp196,791 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan di atasnya, kecuali TPA Telaga Punggur, yang belum termasuk aset lahan.

Kemudian di tahap 2, terdapat 27 aset yang akan diserahterimakan, antara lain 15 unit rumah dinas pejabat, Stadion Sei Harapan dan Pemakaman Umum Sei Temiang.

Pemerintah menghitung nilai 27 aset di tahap 2 itu mencapai Rp1,4 triliun.

Sedangkan untuk tahap 3, ia belum memastikan aset apa saja yang diserahterimakan.

Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kemsesneg, Masruh menegaskan, setelah proses serah terima selesi, maka tanggung jawab pemeliharaan dan operasional lainnya menjadi tanggung jawab Pemkot Batam.

Tim Kepresidenan yang antara lain terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan meninjau lima aset BP Kawasan Batam yang akan dialihkan kepada Pemkot Batam, yaitu dua masjid, Kantor Wali Kota, Pasar induk Jodoh dan Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur.

Masruh menyatakan setelah timnya selesai memverifikasi hari ini, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

"Dua sampai tiga minggu. Paling lama sebulan," kata dia.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar