Bintan bangun jalan lintas barat

Bintan (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, melanjutkan pembangunan jalan lintas barat yang menghubungan jalan lintas timur dan utara.

"Tahun ini kami laksanakan pembangunan lanjutan jalan lintas barat untuk menghubungkan lintas timur hingga utara," ujar Bupati Bintan, Apri Sujadi melalui pesan singkat kepada Antara di Bintan, Jumat.

Apri mengemukakan, tim Pemkab Bintan sejak beberapa bulan lalu sudah membebaskan lahan yang terkena dampak pembangunan. Tim juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pembangunan jalan lintas barat lanjutan dilaksanakan bersama-sama tiga instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan, Dinas PUPR Provinsi Kepri serta Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan.

Dinas PUPR Bintan mengerjakan pemotongan lahan hingga pengaspalan sepanjang 3.300 meter yang menelan anggaran Rp19,59 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus.

Kemudian, Dinas PUPR Kepri dan BP Kawasan Bintan melaksanakan kegiatan yang sama di jalur sepanjang 1.200 meter dengan total anggaran yang dialokasikan keduanya mencapai Rp13 miliar.

"Tim masih terus bekerja, walaupun beberapa waktu lalu sempat terkendala dengan ganti rugi lahan. Dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar rencana ini dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bintan Junirianto menuturkan, pembangunan jalan lintas barat lanjutan, sesuai dengan rencana.

Masalah ganti rugi lahan yang sempat menghambat kini telah selesai. Pemerintah dan pemilik lahan sepakat ganti rugi dibayarkan pada 2019.

"Saat ini pelaksanaan pembangunan jalan lintas barat lanjutan masih sesuai jadwal, rencana. Sekarang pelaksanaan masih terus berlangsung," katanya.

Ia mengharapkan, akhir tahun 2018 jalan lintas barat lanjutan yang menghubungkan lintas timur dan utara dapat dilalui kendaraan walaupun ada bagian masih perlu dibenahi.

"Kemarin memang sempat terhambat dengan permasalahan lahan, namun sudah kita selesaikan di mana sesuai kesepakatan harga ganti rugi akan dianggarkan kembali tahun anggaran tahun 2019, karena pemilik lahan meminta dana ganti rugi yang telah dianggarkan tahun anggaran 2017 ditinjau kembali," ucapnya.