Hutang Pemprov Kepri potensial meningkat

Tanjungpinang (Antaranews.Kepri) - Hutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau potensial meningkat pada tahun 2019 jika kegiatan berskala besar tetap dilaksanakan.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, mengatakan, hutang dapat terjadi jika kegiatan tahun 2018 berskala besar tetap dilaksanakan tahun 2018, sementara kondisi anggaran mengalami defisit Rp550 miliar lebih.

Ia menjelaskan anggaran defisit tahun ini disebabkan pendapatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp356 miliar, sedangkan belanja berkurang Rp193 miliar.

"Kalau dilihat dari kondisi APBD 2018, maka ditemukan fakta pendapatan asli daerah  minus Rp40 miliar, bagi hasil pajak Rp161 miliar, dan dana alokasi umum Rp106 miliar," ujarnya.

Hotman menjelaskan, kekurangan belanja tahun ini disebabkan tunda bayar tahun 2017, "bufer" Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana alokasi khusus Dinas Pendidikan Kepri, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 mencapai Rp57 miliar dan Rumah Sakit Umum Daerah.

"Permasalahannya bukan sebatas proyek berskala besar dilaksanakan atau tidak, melainkan bagaimana cara membayar kepada pihak ketiga? Kalau pekerjaan tahun ini dibayar tahun 2019, buat apa ada kepala daerah? Ini bukan solusi," ujarnya, yang diusung Partai Demokrat.

Hotman menolak membeberkan nama proyek berskala besar tersebut. Namun berdasarkan catatan Antara, proyek berskala besar yang akan dilaksanakan tahun ini melalui tahun jamak (tiga tahun) yakni jalan lingkar Gurindam 12 di Tanjungpinang. Proyek tersebut menelan anggaran lebih dari Rp500 miliar.

"Harus dipertimbangkan kondisi keuangan daerah, dianalisis secara jujur, semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Kondisi keuangan sekarang benar-benar memprihatinkan," katanya. (Antara)