Banyak warga pulau belum miliki KTP elektronik

Karimun (Antaranews Kepri) - Anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, Siti Sarwindah mengatakan mayoritas warga pulau penyangga di Kabupaten Karimun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

"Pemerintah perlu melakukan terobosan dan langkah-langkah percepatan pencetakan KTP-el, mengingat masih banyaknya warga di daerah pulau di Karimun yang belum memiliki KTP-el," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Siti Sarwindah mengatakan, saat dirinya melakukan kunjungan reses ke Desa Tanjung Hutan, Kecamatan Buru akhir pekan lalu, banyak yang menyampaikan bahwa mereka belum memiliki KTP-el.

"Puluhan warga di desa itu mengaku baru mengantongi surat keterangan (suket) pengganti KTP-el," kata Siti Sarwindah yang diusung Partai Amanat Nasional.

Siti berharap pemerintah daerah melakukan terobosan agar seluruh penduduk mengantongi KTP-el sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan.

Dia berharap, perangkat pemerintah sampai ke tingkat kelurahan dan desa tidak hanya menunggu di balik meja, tetapi turun ke lapangan, "jemput bola" untuk memastikan seluruh penduduk mengantongi KTP-el.

"KTP-el merupakan program nasional untuk keseragaman identitas kependudukan. Pemerintah perlu melakukan percepatan pengurusannya. Kalau ada kendala, seperti server sibuk, harus dicarikan solusinya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Karimun Anwar Abubakar yang turut mendampingi Siti Sarwindah, mengatakan setidaknya ada 80 warga di Tanjunghutan yang belum mengantongi KTP-el.

"Itu baru di Tanjunghutan, belum di pulau-pulau lain. Menurut data KPU, jumlah warga se-Karimun yang belum memiliki KTP-el mencapai ribuan," tuturnya.

Anwar juga berharap agar pencetakan KTP-el digesa sebagai syarat warga dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019.

"Memang suket pengganti KTP-el bisa digunakan untuk memilih, tapi hal ini jangan sampai pencetakan KTP-el ditunda-tunda. Warga juga sangat menginginkan segera punya KTP-el, malu kalau kartu identitas berupa secarik kertas suket yang mudah rusak atau sobek," kata Anwar yang juga Ketua DPD PAN Karimun.

Kepesertaan BPJS

Selain reses ke Desa Tanjunghutan, Kecamatan Buru, Siti Sarwindah juga berkunjung menghimpun aspirasi masyarakat di Desa Ungar, Kecamatan Ungar.

Dalam pertemuan dengan masyarakat Desa Ungar, sejumlah warga tidak mampu mengaku belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Siti berharap pemerintah daerah kembali mendata penduduk miskin yang belum didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Kepesertaan warga idak mampu di BPJS Kesehatan harus dioptimalkan. Itu tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang," tuturnya.

Anwar Abubakar menambahkan warga miskin wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

"Jangan sampai ada yang tidak terdaftar. Kepesertaan warga tidak mampu di BPJS Kesehatan adalah implementadi dari undang-undang," katanya.