DPRD minta gubernur tegur OPD tidak hadiri paripurna

id kepala OPD,paripurna,dprd ,kepri

Kursi pimpinan OPD banyak kosong saat paripurna RAPBD Provinsi Kepri tahun 2019 di Kantor DPRD, Dompak. (Antaranews Kepri/Ogen)

Paripurna RAPBD Kepri 2019 ini merupakan momen penting. Makanya, kami berharap seluruh unsur OPD dapat hadir. Karena ini  menyangkut kepentingan kita bersama, dan juga masyarakat
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - DPRD Provinsi Kepri meminta Gubernur atau Sekda menegur kepala OPD yang tidak menghadiri rapat paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi tentang Ranperda APBD Provinsi Kepri 2019.

Pantauan Antara, paripurna yang berlangsung pada, Kamis (29/11) siang itu hanya dihadiri oleh tujuh kepala OPD di lingkup Pemprov Kepri.

"Akhir-akhir ini kami melihat banyak OPD yang malas hadir paripurna. Padahal, sejak awal kita sudah membahas RAPBD ini secara bersama-sama. Tolong hargai kami di sini," kata Ketua Fraksi Hanura Plus DPRD Kepri, Sukhri Fahrial.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, menuturkan persoalan ketidakhadiran OPD Pemprov Kepri bukan hal yang baru, namun sudah kerap kali terjadi. Dia mengharapkan ada tindakan tegas dari gubernur atau sekda terhadap pimpinan OPD yang absen paripurna. Terutama, di agenda yang bersifat penting.

"Paripurna RAPBD Kepri 2019 ini merupakan momen penting. Makanya, kami berharap seluruh unsur OPD dapat hadir. Karena ini  menyangkut kepentingan kita bersama, dan juga masyarakat," ujar Jumaga.

Terkait hal ini pula, Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadillah menegaskan segera membuat surat teguran kepada Kepala OPD yang enggan hadir di sidang paripurna di kantor DPRD, Pulau Dompak.

Ia turut mengimbau, ke depan bagi pimpinan OPD yang berhalangan hadir paripurna harus diwakili oleh pejabat eselon III atau eselon IV.

"Dalam waktu dekat saya bersama Pak Gubernur akan memberikan teguran kepada OPD-OPD terkait," pungkasnya.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar