Bupati: masih ada desa belum paham DD

Karimun (ANTARANews Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq, mengatakan masih ada desa yang belum memahami aturan penggunaan dana desa(DD).

"Secara keseluruhan, pemahaman aturan penggunaan DD baru sekitar 70 persen, dan beberapa desa perlu terus diberikan pemahaman agar tidak keliru dalam menggunakan DD," katanya dalam rapat kerja para camat, lurah dan kepala desa di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Senin.

Bupati mengatakan, beberapa desa yang belum memahami aturan pengelolaan DD lebih disebabkan permasalahan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut dia, SDM di kantor desa masih banyak yang berstatus tenaga honor kontrak sehingga kewenangannya juga terbatas dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat, termasuk dalam mengelola DD.

Untuk itu, kata dia, para camat hendaknya ikut membantu agar pengelolaan DD berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

"Kepala desa juga kita harapkan untuk terus meningkatkan kemampuan diri sehingga bisa mengelola DD dengan baik. Perhatikan aturan dan minta masukan dan pendampingan dari TP4D," katanya.

Namun demikian, ujar dia, secara umum penggunaan DD berjalan dengan baik dan sudah menghasilkan banyak pembangunan, baik infrastruktur, perekonomian masyarakat maupun pengembangan SDM di desa.

Dia berharap, pengelolaan DD terus meningkat dan disertai dengan inovasi dari masing-masing kepala desa sehingga dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

DD yang digelontorkan pemerintah pusat, menurut dia, terus meningkat dari tahun ke tahun, dan merupakan modal besar dalam percepatan pembangunan desa.

Pada 2015, Kabupaten Karimun mendapatkan DD sebesar Rp12,27 miliar, 2016 naik menjadi Rp27,54 miliar dan pada 2017 kembali meningkat menjadi Rp35,81 miliar. Sedangkan pada 2018 sedikit menurun menjadi Rp35,44 miliar.?

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyatakan, bahwa total anggaran untuk pembangunan di desa sejak 2015 sudah mencapai Rp100 miliar.

Dia merinci, pada 2015 total anggaran untuk pembangunan desa sebesar Rp15 miliar, 2016 Rp14 miliar, 2017 Rp16 miliar, 2018 Rp49 miliar dan 2019 Rp58 miliar.