Pemindahan Pasar Imlek Tanjungpinang potensial timbulkan konflik

id pasar malam imlek,tanjungpinang

Ilustrasi: Pasar malam pada pembukaan Festival Imlek Batam beberapa waktu lalu. (kepri.antaranews.com/Gabriela Rosari RK)

Jika warga etnis Tionghoa dipaksakan berdagang di kawasan yang dekat dengan Masjid Raya, pasti akan menimbulkan konflik, karena ada penolakan
Tanjungpinang (ANTARANews Kepri) - Pemindahan Pasar Malam Imlek Tanjungpinang, Kepulauan Riau potensial menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, karena itu sebaiknya dibatalkan, kata salah seorang tokoh etnis tionghoa, Reni.

"Kalau Pasar Malam Imlek dipindahkan ke Jalan Tengku Umar, dekat dengan Masjid Raya. Kami mendapat informasi sejumlah ulama merasa keberatan," kata Reni, di Tanjungpinang, Senin.

Ia mengakui, wajar bila para ulama merasa keberatan jika Pasar Malam Imlek dekat dengan Masjid Raya karena aktivitas peribatan umat Islam akan terganggu.

Situasi Pasar Malam Imlek, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pasti bising, karena ada suara orang berdagang, ada suara musik dan ada pula suara kendaraan.

"Jika warga etnis Tionghoa dipaksakan berdagang di kawasan yang dekat dengan Masjid Raya, pasti akan menimbulkan konflik, karena ada penolakan," ujar Reni.

Anggota DPRD Tanjungpinang itu mengemukakan, tidak mengerti mengapa Pemkot Tanjungpinang mengambil kebijakan mendadak, yang tidak melibatkan warga dan anggota Legislatif. Padahal Pasar Malam Imlek yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun lalu itu selama ini berjalan dengan baik.

Pasar Malam Imlek yang setiap tahun dilaksanakan di Jalan Pasar Ikan, Jalan Pasar, Pelantar 2 hingga ujung Jalan Merdeka merupakan tradisi yang memiliki nilai kerohanian, dan berdampak positif pada sektor perekonomian dan pariwisata.

"Selama belasan tahun Pasar Imlek berjalan baik, dapat sambutan positif, hubungan antaretnis berlangsung baik. Lantas kenapa dikotori dengan kebijakan baru, yang justru menimbulkan permasalahan," katanya.

Reni mengatakan, kebijakan Pemkot Tanjungpinang tidak sesuai dengan keinginan warga sekitar, karena itu harus ditinjau kembali. Pemerintah seharusnya dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat mengedepankan musyawarah, bukan mengambil kebijakan sepihak dengan alasan tertentu.

"Kebijakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan kepentingan publik, menyerap aspirasi warga sekitar," katanya.

Reni enggan menanggapi apakah kebijakan yang diambil kepala daerah tersebut bermuatan politis atau tidak.

Namun, ia menegaskan apapun kebijakan yang diambil kepala daerah pasti dikait-kaitkan dengan kepentingan politik karena 2019 merupakan tahun politik pemilu.

"Saya akan mendorong agar warga melaporkan permasalahan ini kepada DPRD Tanjungpinang. Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut, dan meminta klarifikasi dari para pihak yang terlibat," tegasnya.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar