Batam (ANTARANews Kepri) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Kota Batam Kepulauan Riau membutuhkan kebijakan khusus terkait pemenuhan kebutuhan pangan, agar terhindar dari impor ilegal.
"Dibutuhkan kebijakan agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi tanpa impor ilegal," kata Menteri di Batam, Selasa.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terus melakukan penindakan impor ilegal, termasuk pemasukan bahan pangan tanpa izin di wilayah perbatasan.
Ia meminta aparat bea dan cukai untuk tetap bersikap tegas dan konsisten terhadap penegahan upaya penyelundupan yang menimbulkan kejahatan ekonomi.
Namun, di sisi lain, kebutuhan pangan di perbatasan tetap bisa terpenuhi.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada aturan tersendiri untuk Batam.
Ia juga mendorong penertiban hukum tanpa membuat masyarakat kesulitan.
Sayang, kedua Menteri tidak menjelaskan kebijakan yang akan dibuat untuk pemenuhan pangan kota yang berseberangan dengan Singapura dan Malaysia itu.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun pernah meminta kebijakan khusus impor pangan, terutama beras.
Sebagai daerah perbatasan, Nurdin mengatakan Provinsi Kepri kerap dihadapkan dengan persediaan beras yang terbatas akibat panjangnya jalur distribusi dari daerah penghasil.
"Dari dulu Kepri seperti itu, makanya kita berharap ada kebijakan dari pusat," kata dia.
Usulan kuota impor beras, kata dia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Batam atau Karimun, tetapi berlaku di semua kabupaten dan kota.
Berita Terkait
Pemkot Batam tunjuk 11 SPBU dukung penerapan Fuel Card 5.0 untuk Pertalite
Jumat, 26 April 2024 16:31 Wib
Pemkot Batam mulai buka pendaftaran Fuel Card untuk BBM Pertalite
Jumat, 26 April 2024 15:15 Wib
JCH Embarkasi Batam berangkat gunakan Saudi Airlines
Kamis, 25 April 2024 19:23 Wib
Kemenag minta PPIH beri layanan prioritas pada calon haji lansia
Kamis, 25 April 2024 16:57 Wib
Kemenag Kepri layani sebanyak 9.130 calon haji di Asrama Haji Batam
Kamis, 25 April 2024 16:40 Wib
Bapenda sebut kesadaran warga Kepri bayar pajak semakin baik
Rabu, 24 April 2024 16:33 Wib
Realisasi penerimaan Bea dan Cukai Batam Kepri capai Rp98,42 miliar
Rabu, 24 April 2024 12:55 Wib
KPU Batam butuh 60 petugas PPK pada Pilkada 2024
Selasa, 23 April 2024 19:22 Wib
Komentar