Batam (ANTARANews Kepri) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Kota Batam Kepulauan Riau membutuhkan kebijakan khusus terkait pemenuhan kebutuhan pangan, agar terhindar dari impor ilegal.
"Dibutuhkan kebijakan agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi tanpa impor ilegal," kata Menteri di Batam, Selasa.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terus melakukan penindakan impor ilegal, termasuk pemasukan bahan pangan tanpa izin di wilayah perbatasan.
Ia meminta aparat bea dan cukai untuk tetap bersikap tegas dan konsisten terhadap penegahan upaya penyelundupan yang menimbulkan kejahatan ekonomi.
Namun, di sisi lain, kebutuhan pangan di perbatasan tetap bisa terpenuhi.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada aturan tersendiri untuk Batam.
Ia juga mendorong penertiban hukum tanpa membuat masyarakat kesulitan.
Sayang, kedua Menteri tidak menjelaskan kebijakan yang akan dibuat untuk pemenuhan pangan kota yang berseberangan dengan Singapura dan Malaysia itu.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun pernah meminta kebijakan khusus impor pangan, terutama beras.
Sebagai daerah perbatasan, Nurdin mengatakan Provinsi Kepri kerap dihadapkan dengan persediaan beras yang terbatas akibat panjangnya jalur distribusi dari daerah penghasil.
"Dari dulu Kepri seperti itu, makanya kita berharap ada kebijakan dari pusat," kata dia.
Usulan kuota impor beras, kata dia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Batam atau Karimun, tetapi berlaku di semua kabupaten dan kota.
Berita Terkait
DPRD imbau perusahaan di Batam bayarkan THR tepat waktu
Selasa, 19 Maret 2024 8:05 Wib
Pelni sediakan 19 kapal layani mudik gratis Lebaran 2024, termasuk Batam-Belawan
Senin, 18 Maret 2024 20:42 Wib
Kepri anggarkan bantuan rumah ibadah Rp114 miliar
Senin, 18 Maret 2024 17:47 Wib
Kanwil: Masa tunggu keberangkatan haji di Kepri mencapai 23 tahun
Senin, 18 Maret 2024 16:02 Wib
Dubes Singapura terkesan dengan pembangunan infrastruktur Batam
Senin, 18 Maret 2024 15:45 Wib
12 ribu calon haji dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Batam
Senin, 18 Maret 2024 14:18 Wib
Sri Mulyani laporkan dugaan fraud debitur LPEI ke Kejaksaan Agung
Senin, 18 Maret 2024 12:04 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 11:14 Wib
Komentar