Tanjungpinang (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengatakan isu Natuna dimekarkan menjadi provinsi atau provinsi khusus tidak relevan.
"Saya yakin isu Natuna dimekarkan hanya dikembangkan oleh sejumlah orang, bukan keinginan masyarakat Natuna," kata Isdianto di Tanjungpinang, Senin.
Isdianto tersenyum saat merespons pertanyaan sejumlah wartawan bahwa isu Natuna dimekarkan semakin bergulir di tengah-tengah permasalahan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard.
"Ini yang saya katakan tidak relevan. Yang harus kita lakukan adalah memberi dukungan kepada pemerintah pusat agar persoalan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard itu dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ucapnya.
Isdianto menjelaskan pemekaran suatu daerah harus melalui kajian yang matang dari pemerintah yang melibatkan pakar. Pemekaran harus memberi dampak positif bagi negara, daerah, dan masyarakat, bukan malah sebaliknya.
"Jadi buah dari pemekaran daerah itu, masyarakatnya sejahtera, pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan juga semakin maju," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat dan Pemprov Kepri semakin memberi perhatian lebih kepada masyarakat Natuna. Kondisi Natuna pun sekarang semakin maju.
"Kondisi Natuna sudah jauh lebih baik. Perhatian pemerintah pusat, yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten juga semakin baik. Mudah-mudahan Natuna semakin maju sebagai daerah perbatasan," katanya.
Selain itu, Isdianto juga sudah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan agar memberi bantuan kapal kepada nelayan. Ukuran kapal tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, karena gelombang laut di perairan Natuna saat musim angin utara seperti saat ini mencapai 3-7 meter.
"Nelayan yang mampu melaut saat cuaca buruk dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu, saya sudah meminta kepada Kemenhub untuk memberikan bantuan kapal nelayan berukuran besar," tuturnya.
Baca juga: DPRD Kepri kecam kapal asing masuk perairan Natuna
Baca juga: Warga Natuna tolak klaim China atas Laut Natuna Utara
Baca juga: Sampah plastik "asing" cemari pantai Natuna
Berita Terkait
Anggota Bawaslu Kepri dinonaktifkan akibat narkoba
Jumat, 26 April 2024 20:32 Wib
Pemprov Kepri gelar Festival Indera Sakti untuk tarik wisatawan
Jumat, 26 April 2024 19:14 Wib
Pemkot Batam tunjuk 11 SPBU dukung penerapan Fuel Card 5.0 untuk Pertalite
Jumat, 26 April 2024 16:31 Wib
KPAI dorong pemerintah terbitkan regulasi blokir gim online tidak sesuai
Jumat, 26 April 2024 15:51 Wib
Pemkab Natuna usulkan ranperda pembentukan dua kecamatan baru
Jumat, 26 April 2024 15:19 Wib
Pemkot Batam mulai buka pendaftaran Fuel Card untuk BBM Pertalite
Jumat, 26 April 2024 15:15 Wib
Pemkab Natuna temui pengusaha untuk atasi masalah
Jumat, 26 April 2024 14:57 Wib
DPRD Kepri saran pusat izinkan daerah kelola sisa bijih bauksit
Jumat, 26 April 2024 7:45 Wib
Komentar