Tokoh Natuna tanggapi pernyataan Dr Taqwaddin Husin

Senin, 3 Februari 2020 04:43 WIB

Massa unjuk rasa berkumpul di depan gerbang pangkalan militer Angkatan Udara, Raden Sadjad, Ranai, Natuna, untuk menolak kehadiran WNI dari Wuhan, China, agar Natuna tidak dijadikan tempat Karantina, Minggu, (1/1). (Antara Kepri/ Cherman)

Ranai, Natuna (ANTARA) - Sebagai tokoh masyarakat Natuna, Fadillah, menyayangkan pernyataan Dr Taqwaddin Husin, selaku Kepala perwakilan Ombudsman Aceh yang dinilainya membenturkan masalah ras dalam persoalan observasi WNI dari Wuhan ke Natuna.

"Sebagai masyarakat Natuna, saya juga merasa tersinggung dengan ucapan yang disampaikan oleh kepala Ombudsman Aceh, apalagi beliau membenturkan masalah suku dalam persoalan ini," kata Fadillah tokoh masyarakat Natuna di Ranai, Natuna, Senin dini hari.

Ia juga menjelaskan, selama ini masyarakat Natuna sangat terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, dan tidak pernah ada perselisihan antar suku di Natuna.

"Saya sangat yakin apabila terjadi di daerah lain, pasti terjadi penolakan," ujarnya.

Terkait masalah keamanan laut Natuna Utara, Fadillah menjelaskan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan masalah penolakan warga Natuna dengan isu virus corona tersebut.

"Jika masalah keamanan laut, itu sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI," pungkasnya.

Karena itu, Ia berharap kepada Dr Taqwaddin Husin dan seluruh warga Indonesia untuk memaklumi kondisi Natuna saat ini.

"Janganlah saudara menyalahkan kami di saat ribuan masyarakat Natuna dalam ketakutan dan keresahan," pintanya.

Ia juga mengingatkan bahwasanya masyarakat Natuna juga bagian dari warga Negara Indonesia.

"Jangan tambahkan lagi keresahan masyarakat Natuna dengan kecaman dan hinaan," kata Fadillah.

Diungkapkannya, Natuna, terdiri dari berbagai suku, dan hubungan kekeluargaan antar suku sudah terjalin dengan baik.

"Untuk menjaga anak-anak, selama masa observasi ini, sekolah-sekolah di daerah kota Ranai terpaksa diliburkan, selain itu, ada dua kampung yang berdekatan dengan lokasi observasi terpaksa mengungsi," ujarnya.

Ini semua kami lakukan karena ketakutan masyarakat Natuna terhadap virus Corona.

Terakhir, Ia mengatakan ketakutan masyarakat Natuna saat ini merupakan hal yang wajar.

"Oleh karena itu, tolong dipikirkan juga secara kemanusiaan terhadap masyarakat Natuna," kata Fadillah.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh Dr Taqwaddin Husin mengaku sedih dan kecewa atas sikap masyarakat di Kepulauan Natuna yang menolak kedatangan warga negara Indonesia (WNI) yang akan diobservasi di daerah itu, setelah tiba dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Minggu (2/2).

“Kedatangan para WNI ke Natuna bukan atas keinginan sendiri, akan tetapi karena kebijakan pemerintah Presiden Jokowi,” kata Taqwaddin Husin dalam keterangan
tertulisnya yang diterima di Meulaboh, Minggu malam.

Menurutnya, di satu sisi penolakan ini merupakan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah.

Di sisi lain adanya penolakan ini telah membuat ketersinggungan masyarakat daerah lainnya, terutama daerah tempat berasal para WNI tersebut.

“Sebagai putra daerah Aceh, saya tersinggung mendapat perlakuan seperti itu oleh masyarakat di Natuna,” kata Taqwaddin Husin menambahkan.

Padahal, kata dia, beberapa hari lalu beberapa kapal perang dan hampir seribuan prajurit TNI dikirim ke Natuna, termasuk dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia untuk menyelamatkan wilayah Kepulauan Natuna dari intervensi asing.

Akan tetapi, ketika giliran diminta untuk menampung sementara saja (14 hari) para WNI untuk proses observasi paparan virus Corona, masyarakat di daerah tersebut malah melakukan penolakan.

“Saya akan terus memantau melalui teman di sana. Jika masih terjadi penolakan, apalagi dengan nada kebencian. Maka, saya sarankan agar Pemerintah Aceh mengambil langkah cepat menjemput anak-anak Aceh dari sana (Natuna),” kata Taqwaddin Husin menuturkan.

Ia juga berharap semoga masyarakat Natuna dapat menerima saudara sebangsa dengan sukacita dan penuh persahabatan.

Apalagi sebelum diambil kebijakan oleh pemerintah, tentu bapak Presiden Jokowi bersama para menterinya sudah mengkaji segala kemungkinan.

“Semoga melalui kebijakan ini persahabatan warga Natuna dengan masyarakat daerah lainnya akan terjalin secara harmonis. Walaupun, mungkin saat ini mereka tidak bisa bertemu dengan para WNI yang sedang diobservasi. Adanya penerimaan yang lapang dada, tentu akan menggembirakan kita semua warga bangsa Indonesia, semoga,” harapnya