Tanjungpinang hapus sanksi PBB Pedesaan dan Perkotaan

id Penghapusan pajak PBB-P2

Tanjungpinang hapus sanksi PBB Pedesaan dan Perkotaan

Ilustrasi pelayanan kantor pajak. (ANTARA)

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).



Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan sanksi administrasi dihapuskan untuk tunggakan periode tahun 1995 sampai dengan 2020. Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2020.



"Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 61 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan periode tahun 1995 sampai dengan 2020 dalam masa penanganan COVID-19 di Kota Tanjungpinang," kata Rahma, Selasa.



Rahma mengharapkan kebijakan ini dapat meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah akibat pandemi COVID-19 dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.



Pajak daerah,  merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.



Pihaknya mengimbau wajib pajak agar aktif dan memanfaat kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB sampai dengan 31 Desember 2020.



Jika wajib pajak melakukan pembayaran setelah 31 Desember 2020, maka sanksi administrasi tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



"Ayo, manfaatkan penghapusan denda pajak PBB ini sebelum 31 Desember 2020," kata Rahma menegaskan.

Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar