Tanjungpinang (ANTARA) - Pjs Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Bahtiar Baharuddin meminta kepala daerah bupati/wali kota menegakkan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Apabila penegakan hukum protokol kesehatan diabaikan, maka dapat dipastikan jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat," kata Bahtiar saat menyerahkan bantuan 100 ribu masker kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, Selasa (17/11).
Bahtiar menyebutkan bahwa sampai hari ini, Selasa 17 November 2020 sudah terdapat 127 warga yang meninggal dunia akibat COVID-19.
Maka itu, dia menekankan pentingnya kepala daerah menindak tegas kepada siapapun pelanggar protokol kesehatan dengan melibatkan aparat keamanan TNI, Polri, dan Satpol PP.
Pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya merugikan si pelanggar, tetapi juga keluarga serta orang di sekitarnya yang berpotensi menular dan tertular COVID-19.
"Sekecil apapun pelanggaran protokol kesehatan harus ditindak. Jangan sampai justru menjadi bumerang bagi semuanya," tutur dia.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu pun mengimbau kepala daerah se-Kepri agar pro aktif memperhatikan kesehatan masyarakat selama pandemi ini. Antara lain membagikan masker, hand sanitizer, vitamin, dan alat kesehatan lainnya.
"Pemerintah harus menyiapkan fasilitas kesehatan yang terbaik untuk masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Kabupaten Bintan Buralimar menyatakan pihaknya telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) penanganan pandemi COVID-19.
Pihaknya rutin melakukan razia protokol kesehatan dengan melibatkan aparat keamanan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
Namun, katanya, sampai sejauh ini penindakan yang dilakukan masih sebatas sanksi sosial, belum sampai ke sanksi pidana hingga denda.
"Kami masih mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," tutur dia.
Lanjut Buralimar, khusus wilayah Bintan sampai saat ini sudah terdapat 258 kasus aktif dengan rincian 35 kasus aktif, 217 sembuh, dan 6 meninggal.
Berita Terkait
PLN Batam dan Kejaksaan tandatangani MoU penanganan hukum
Jumat, 8 Maret 2024 16:31 Wib
Tim hukum TPN bawa 15 kontainer bukti gugatan PHPU Pilpres 2024
Selasa, 26 Maret 2024 17:43 Wib
Tim hukum AMIN tuntut Gibran didiskualifikasi hingga pemilu ulang di petitum
Selasa, 26 Maret 2024 11:54 Wib
Tim hukum Ganjar-Mahfud tuntut diskualifikasi 02 hingga pemilu ulang di petitum
Selasa, 26 Maret 2024 11:44 Wib
Istana sebut perjanjian ekstradisi RI-Singapura perkuat penegakan hukum
Sabtu, 23 Maret 2024 12:14 Wib
Kemenkumham: Peraturan Daerah harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan
Jumat, 22 Maret 2024 16:15 Wib
Kemenkumham Kepri ajak masyarakat daftarkan HKI
Jumat, 22 Maret 2024 14:30 Wib
Anies Baswedan: Tim hukum AMIN daftarkan gugatan Pemilu di MK
Kamis, 21 Maret 2024 11:41 Wib
Komentar