#FTZ BBK

Kumpulan berita ftz bbk, ditemukan 134 berita.

Harry : Master List FTZ BBK Dicabut Desember 2010

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan pemerintah pusat berencana mencabut kebijakan master list di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan ...

Gubernur Kepri Siap Penuhi Panggilan Kepolisian

Gubernur Kepulauan Riau HM Sani menyatakan siap memenuhi jika kepolisian memangggil untuk meminta keterangan terkait laporan Komisi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan ...

Pengawas Kebijakan FTZ Laporkan Kepala BPMD Kepri

Komisi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, melaporkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah ...

Disperindag Minta BP Batam Realisasikan Impor Gula

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kota Batam meminta Badan Pengusahaan Batam dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun ...

Mobil Impor Mewah Bermasalah Masuk Sebelum FTZ

Puluhan mobil impor mewah bermasalah yang kini ditahan Mabes Polri masuk sebelum Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, kata Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan ...

Pemerintah Dinilai Takut Hadapi Spekulan Sembako

Pemerintah pusat dan daerah dinilai Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin, takut menghadapi dan memberantas spekulan sembilan bahan kebutuhan pokok.Akibatnya, ...

Dua Tahun FTZ Tidak Jelas 10 PMA Hengkang

Sebanyak 10 perusahaan enanam modal asing hengkang dari kawasan industri di Batam, dan Bintan sejak dua tahun Presden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kawasan ...

Selepas Ketua Banggar Harry Azhar Konsentrasi FTZ BBK

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis konsentrasi mendorong percepatan penyuksesan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan ...

Anggaran FTZ Rp1,5 Miliar Tidak Perlu Ditambah

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nur Syafriadi menyatakan anggaran untuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun sebesar Rp1,5 ...

Revisi PP Nomor 2/2009 Harus Dipercepat

Pemerintah diminta mempercepat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2009 tentang Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan ...