#ISKANDARSYAH

Kumpulan berita iskandarsyah, ditemukan 472 berita.

Iskandarsyah kritik Gubernur karena PAD maritim

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dikritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri karena sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor maritim ...

Pemprov: Perda Zonasi Pesisir acuan pengelolaan laut

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dibutuhkan sebagai acuan dalam ...

Waspadai inflasi akibat rupiah melemah

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah meminta pemerintah daerah mewaspadai inflasi yang didorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ...

FTZ Bintan dan Karimun tanpa pimpinan

Badan Pengusahaan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) dan Karimun tidak memiliki pimpinan ...

Pusat sebaiknya perluas wewenang pemda kelola pajak

Pemerintah pusat sebaiknya memperluas wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pajak sebagai salah satu sumber pendapatan, kata anggota DPRD Provinsi Kepulauan ...

PKS daftarkan politisi Demokrat bacaleg di Kepri

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftarkan Wan Norman Edi, anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai bakal caleg Pemilu 2019. Wan Norman ...

Pemprov Kepri pastikan lakukan efisiensi kegiatan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan pada 2018 akan melakukan efisiensi sejumlah kegiatan menyusul kemungkinan adanya defisit anggaran. Badan ...

Pemprov Kepri dinilai masih bergantung pada pusat

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih masih bergantung pada anggaran pusat. Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan ...

Anggota Komisi II: Kepri butuhkan Perda CSR

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ing Iskandarsyah berpendapat, pemerintah dan masyarakat membutuhkan peraturan daerah yang mengatur tanggung jawab ...

Legislator: PTT melahirkan harus diperlakukan seperti ASN

Pegawai Tidak Tetap di pemerintahan yang akan melahirkan seharusnya mendapat perlakuan yang sama seperti Aparatur Sipil Negara, kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera ...