#RASIONALISASI ANGGARAN

Kumpulan berita rasionalisasi anggaran, ditemukan 104 berita.

KPU Bintan Keluhkan Pengetatan Persyaratan Perekrutan PPK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, mengeluhkan pengetatan persyaratan perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan ...

KPU Kepri Ajukan Anggaran Pilkada Rp86,7 Miliar

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) mengajukan anggaran sebesar Rp86,7 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Desember 2015 di wilayah ...

Bawaslu Kepri Ajukan Dana Pilkada Rp50 Miliar

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) mengajukan anggaran pengawasan sebesar Rp50 miliar untuk pilkada satu putaran pada 2015."Untuk satu ...

Pemprov Kepri Tidak Berani Bahas Anggaran Pilkada

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) hingga sekarang tidak berani membahas anggaran pilkada, meski didesak KPU Kepri, karena kemungkinan terjadi perubahan ...

KPU Kepri: Tim Teknis Pilkada Tidak Bekerja

Tim teknis pilkada yang dibentuk sekitar dua bulan lalu oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Badan Kesbangpol sampai sekarang tidak bekerja, kata ...

Korpri Kepri Siap Hentikan Pemborosan

Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara yang digaungkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didukung oleh Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi ...

Sekda: Larangan Rapat Hotel Hemat 15 Persen

Aturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang pegawai negeri sipil untuk mengadakan rapat dan pertemuan di hotel mampu menghemat ...

Batam Terancam Tidak Terima Insentif APBD

Kota Batam terancam tidak menerima dana insentif daerah karena terlambat menetapkan APBD 2013, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis."Kalau penetapan lewat dari ...

Pemkot Habiskan Rp15 Miliar Untuk Acara Seremonial

Tiap tahunnya Pemerintah Kota Batam menghabiskan dana sekitar Rp15 miliar untuk acara-acara seremonial. "Acara seremonial tiap ...

Kenaikan Gaji PNS Batam Ilegal

Kenaikan gaji pegawai negeri sipil Kota Batam sebesar 10 persen sejak Januari 2011 ilegal karena tidak memiliki landasan hukum."Tahun lalu memang sudah diwacanakan kenaikan gaji ...