Batam (Antara Kepri) - Aturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang pegawai negeri sipil untuk mengadakan rapat dan pertemuan di hotel mampu menghemat anggaran belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau hingga 15 persen.
"Yang jelas hemat. Kalau diperkirakan, aturan itu bisa sampai menekan 15 persen anggaran belanja pertemuan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Robert Iwan Loreaux di Batam, Minggu.
Ia mengatakan pihaknya belum menghitung secara rinci belanja biaya pertemuan dan rapat di hotel yang kemudian akan dipotong dalam tahun anggaran 2015.
Pemprov Kepri juga siap melaksanakan aturan MenPAN RB itu pada 2015. Namun, tidak seluruhnya.
Ia mengatakan masih ada pertemuan yang dilaksanakan di hotel, karena tidak memungkinkan dilakukan di kantor-kantor pemerintah.
"Kalau pelatihan sampai beberapa minggu, tak mungkin di kantor. Jadi tidak dibatasi sama sekali," kata dia.
Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Muhammad Sani mengatakan aturan MenPAN RB Yuddy Chrisnadi memang mampu menghemat banyak APBD.
"Agenda kami sesuaikan, tapi belum diketahui berapa rasionalisasi anggaran," kata dia.
Ia juga mengatakan tidak keberatan untuk menerapkan kebijakan itu di Kepri.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Batam, Jumat, Menteri PAN dan RB Yudhy Chrisnandi dengan tegas menolak permintaan pejabat Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri tentang larangan PNS rapat di hotel.
"Hotel bukan penampung APBN. Kebijakan itu secara umum melarang selama di satu wilayah masih ada gedung yang dipakai," kata dia.
Meski begitu Menteri memahami kondisi geografis dan geologis Kepri yang istimewa, terdiri dari ribuan pulau dan tidak semua pulau memiliki tempat pertemuan pemerintah yang memadai.
Jika pun harus melaksanakan kegiatan di hotel, ia mengatakan masing-masing pemerintah daerah harus bisa meyakinkan bahwa penyelenggaraan di hotel lebih efisien dibanding di gedung milik pemerintah.
"Karena kalau menyeberang ada risiko dan lain-lain," kata dia. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pertamina terus awasi penyaluran BBM subsidi di Kepri
Jumat, 3 Mei 2024 19:10 Wib
Polsek Bandara Batam gagalkan pengiriman tiga calon PMI ilegal
Jumat, 3 Mei 2024 18:22 Wib
Pemkab Natuna bayarkan biaya transportasi pasien dirujuk ke luar daerah
Jumat, 3 Mei 2024 17:05 Wib
KPU Kepri tetapkan caleg terpilih DPRD Natuna, ini daftarnya
Jumat, 3 Mei 2024 15:31 Wib
Polda Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia lewat perairan Pecong
Jumat, 3 Mei 2024 15:09 Wib
KPU Kepri sebut caleg terpilih wajib lapor LHKPN 21 hari sebelum dilantik
Jumat, 3 Mei 2024 14:39 Wib
Dua kota di Kepri belum tetapkan anggota DPRD terpilih
Jumat, 3 Mei 2024 9:51 Wib
DPRD Kepri sebut rekomendasi BPK harus tuntas 60 hari
Jumat, 3 Mei 2024 9:01 Wib
Komentar