Tanjungpunang (ANTARA) - Desa Pulau Moro Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepri, membangun dua bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencegah pencemaran limbah ke laut.
"Bank sampah didirikan supaya masyarakat tidak lagi membuang sampah ke laut. Masyarakat juga mendapatkan manfaat langsung dengan adanya bank sampah," kata ketua LSM ALIM (Air Lingkungan dan Manusia) Kepri, Kherjuli kepada ANTARA, Kamis.
Menurut dia, mayoritas masyarakat kepulauan memiliki kebiasaan membuang sampah ke laut.
Sebab itu, untuk mengubah paradigma lama tersebut, dilakukanlah program "Merangkai Pulau Memilah Sampah Membangun Negeri" yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri, bersama dengan LSM Alim Kepri, dan sejumlah mahasiswa KKN dari UNRI dan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.
"Dari program itu, terbentuklah dua bank sampah di Desa Pulau Moro yaitu Bank Sampah Bahari dan Bank Sampah Sejahtera Bersama yang apabila dikelola dengan baik, maka akan mendongkrak ekonomi masyarakat tempatan pascapandemi COVID-19," tuturnya.
Tujuan lain program itu juga adalah untuk mengubah prilaku masyarakat sebagai sumber pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan.
Kherjuli menyadari bahwa tidak mudah mengubah paradigma masyarakat tentang sampah, maka dari itu bank sampah hadir sebagai stimulus untuk masyarakat menabung uang yang bersumber dari sampah.
Menurut dia, bila sampah dipilah dengan baik maka masyarakat daerah tersebut telah berupaya mencegah terjadinya pencemaran limbah di laut, khususnya sampah yang berasal dari rumah tangga.
Tahap selanjutnya adalah Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai tindak lanjut setelah bank sampah berjalan dengan baik.
"Contohnya di Kota Tanjungpinang, dari 8 Kampung Iklim kini bertambah menjadi 22 Kampung Iklim, telah mendapat predikat ke-3 tingkat Prokim Utama Nasional 2020 dari Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya yaitu berada di RW 6 Bukit Cermin. RW Kampung Bugis, dan di Batu 9," tuturnya.
Diwawancara terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri, Hendri mengatakan bahwa masyarakat Desa Pulau Moro belum dapat mengelola sampah dengan baik dan benar. Selain dikarenakan belum ada sapras yang memadai, sumber daya manusia yang belum terlatih, dan keterbatasan anggaran desa juga ikut mempengaruhinya.
Selain itu, masih banyaknya masyarakat masih membuang sampah di laut, di timbun di lahan kosong, dan dibakar.
"Pengelolaan sampah yang tidak baik dari masyarakat ini tentunya akan mengakibatkan pencemaran air laut, air minum, dan udara," tegasnya.
Melalui sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah pada bank sampah yang dilaksanakan DLHK Kepri, ia berharap supaya memberikan solusi bagi masyarakat Desa Pulau Moro.
"Program Nasional Pilah Sampah dari Sumbernya oleh Kementerian Lingkungan Hidup Melalui Pemerintah Daerah akan terus dikembangkan guna mencapai "Zero Waste" pada 2025 mendatang," ujar Hendri.
"Bank sampah didirikan supaya masyarakat tidak lagi membuang sampah ke laut. Masyarakat juga mendapatkan manfaat langsung dengan adanya bank sampah," kata ketua LSM ALIM (Air Lingkungan dan Manusia) Kepri, Kherjuli kepada ANTARA, Kamis.
Menurut dia, mayoritas masyarakat kepulauan memiliki kebiasaan membuang sampah ke laut.
Sebab itu, untuk mengubah paradigma lama tersebut, dilakukanlah program "Merangkai Pulau Memilah Sampah Membangun Negeri" yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri, bersama dengan LSM Alim Kepri, dan sejumlah mahasiswa KKN dari UNRI dan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.
"Dari program itu, terbentuklah dua bank sampah di Desa Pulau Moro yaitu Bank Sampah Bahari dan Bank Sampah Sejahtera Bersama yang apabila dikelola dengan baik, maka akan mendongkrak ekonomi masyarakat tempatan pascapandemi COVID-19," tuturnya.
Tujuan lain program itu juga adalah untuk mengubah prilaku masyarakat sebagai sumber pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan.
Kherjuli menyadari bahwa tidak mudah mengubah paradigma masyarakat tentang sampah, maka dari itu bank sampah hadir sebagai stimulus untuk masyarakat menabung uang yang bersumber dari sampah.
Menurut dia, bila sampah dipilah dengan baik maka masyarakat daerah tersebut telah berupaya mencegah terjadinya pencemaran limbah di laut, khususnya sampah yang berasal dari rumah tangga.
Tahap selanjutnya adalah Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai tindak lanjut setelah bank sampah berjalan dengan baik.
"Contohnya di Kota Tanjungpinang, dari 8 Kampung Iklim kini bertambah menjadi 22 Kampung Iklim, telah mendapat predikat ke-3 tingkat Prokim Utama Nasional 2020 dari Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya yaitu berada di RW 6 Bukit Cermin. RW Kampung Bugis, dan di Batu 9," tuturnya.
Diwawancara terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri, Hendri mengatakan bahwa masyarakat Desa Pulau Moro belum dapat mengelola sampah dengan baik dan benar. Selain dikarenakan belum ada sapras yang memadai, sumber daya manusia yang belum terlatih, dan keterbatasan anggaran desa juga ikut mempengaruhinya.
Selain itu, masih banyaknya masyarakat masih membuang sampah di laut, di timbun di lahan kosong, dan dibakar.
"Pengelolaan sampah yang tidak baik dari masyarakat ini tentunya akan mengakibatkan pencemaran air laut, air minum, dan udara," tegasnya.
Melalui sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah pada bank sampah yang dilaksanakan DLHK Kepri, ia berharap supaya memberikan solusi bagi masyarakat Desa Pulau Moro.
"Program Nasional Pilah Sampah dari Sumbernya oleh Kementerian Lingkungan Hidup Melalui Pemerintah Daerah akan terus dikembangkan guna mencapai "Zero Waste" pada 2025 mendatang," ujar Hendri.