Tanjungpinang (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) memecat Muhamad Apriyandy sebagai anggota fraksi partai itu di DPRD Tanjungpinang.

Surat Keputusan Nomor 11-0327/Kpts/DPP-Gerindra/2021 disiarkan di sejumlah media daring. Berdasarkan surat itu, pemecatan Apriyandy sebagai anggota Partai Gerindra disebabkan tidak membayar sumbangan penghasilan sebagai anggota DPRD Tanjungpinang sehingga dinyatakan melanggar AD/ART partai.

Menanggapi permasalahan itu, anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang Apriyandy, di Tanjungpinang, Rabu, menegaskan bahwa dirinya belum menerima surat itu secara resmi sehingga belum melakukan langkah apapun.

"Saya belum menerima secara resmi, fisik dari surat itu pun belum saya terima. Saya terima foto surat itu, yang dikirim oleh pimpinan DPRD, dan membacanya lewat berita di beberapa media daring," kata Apriyandy.

Apriyandy menegaskan bahwa dirinya sejak 2019 menjabat sebagai anggota DPRD Tanjungpinang rutin membayar sumbangan penghasilan sebagai anggota DPRD Tanjungpinang sebesar Rp5 juta/bulan. Pembayaran tidak diwajibkan dilakukan tiap bulan, melainkan dapat dibayar setiap tiga bulan atau enam bulan sekali.

Namun dalam satu semester terakhir, ia mengaku galau karena ada upaya berbagai pihak menggoyang jabatannya sebagai anggota DPRD Tanjungpinang. Hal itu yang menyebabkan ia belum membayarnya.

"Kalau saya bayar bulan ini atau bulan depan 'kan seharusnya tidak apa-apa, tetapi karena ada masalah lain yang sebenarnya memicu DPP Gerindra mengeluarkan keputusan itu," katanya.

Apriyandy menduga keputusan DPP Gerindra itu disebabkan permasalahan pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang. Ia dituduh tidak mendukung Ketua Gerindra Tanjungpinang Endang Abdullah,  yang ditetapkan salah satu calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

"Seharusnya itu dibuktikan. Saya tidak mungkin mengkhianati perintah partai, apalagi saya dibesarkan oleh Gerindra," tegasnya.

Apriyandy menambahkan Gerindra sebaiknya tidak meragukan integritasnya, apalagi Syahrul (almarhum), ayahnya ketika memimpin Wali Kota Tanjungpinang menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra Kepri.

"Dalam perpolitikan ini, saya paham, tidak akan selalu dianggap benar meski di posisi yang benar. Saya tidak tau ada kepentingan apa di balik ini semua.
Saya berharap permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik," katanya.