Tanjungpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti kasus HIV/AIDS di daerah itu tinggi, namun anggaran penanganan penyakit menular tersebut justru sangat minim.

"Sampai saat ini, sudah sekitar 12 ribu warga Kepri terpapar HIV/AIDS. Kota Batam, jadi penyumbang tertinggi," kata Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin di Batam, Senin.

Wahyudin menyampaikan kasus HIV/AIDS harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, selain penyakit COVID-19. Apalagi sudah banyak korban meninggal akibat penyakit itu, yang hingga hari ini belum ditemukan obatnya.

Legislator PKS itu menilai minimnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka HIV/AIDS.

Dinas terkait, katanya, mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi HIV/AIDS. Sebab, seluruh anggaran dikerahkan untuk penanganan virus corona.

"Padahal HIV/AIDS juga tak kalah berbahaya dibanding COVID-19. Bisa menularkan ke orang lain, kalau tidak ditelusuri penderita penyakit itu," ujarnya.

Wahyudin berharap Dinas Kesehatan menggalakkan sosialisasi HIV/AIDS di tahun 2022. Terutama di lokalisasi, panti pijat, termasuk lingkungan dunia pendidikan.

Sosialisasi juga diharapkan dapat mendorong masyarakat rutin memeriksakan kesehatan, terutama pasangan yang pernah melakukan hubungan seks bebas, karena berpotensi tertular HIV/AIDS.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Mereka menunggu dana dekonsentrasi pusat tahun 2022 untuk meningkatkan sosialisasi HIV/AIDS," demikian Wahyudin.