Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor, di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun, Kepulauan Riau.

Tenaga Ahli Utama KSP Agung Kristiyanto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan pemberdayaan UMKM untuk mendorong daya saing UMKM lokal di pasar global. Kebijakan itu sebagai langkah perbaikan setelah kontribusi UMKM di Batam terhadap ekspor belum maksimal, padahal UMKM  menempati porsi yang besar dalam dunia usaha di kota industri itu.

Daya saing UMKM yang berorientasi pasar dalam negeri dianggap turun pasca-diterbitkannya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Sejumlah pengusaha UMKM di Batam juga sempat mengkritik kebijakan ini karena barang yang dijual dari Batam ke daerah lainnya di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Padahal, menurut dia PMK 199/2019 sebetulnya justru memberikan keadilan terhadap produk impor yang dijual kembali di pasar dalam negeri. Hal itu disebabkan, sebelum ada peraturan ini, banyak barang bekas impor dari kawasan FTZ yang dikirim ke daerah lain tanpa dikenakan bea masuk.

“Batam ini didesain untuk ekspor. Jadi tantangan yang kita temui saat ini seharusnya dijadikan peluang agar UMKM diarahkan ke orientasi ekspor,” kata Agung dalam rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Batam.



 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSP dorong pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor di Batam