Warga Karimun Pantau Perundingan Kinabalu
Selasa, 7 September 2010 2:05 WIB
Karimun, (ANTARA News) - Sejumlah warga masyarakat di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau memantau perundingan penyelesaian sengketa perbatasan yang disiarkan di beberapa stasiun televisi swasta antara Menlu RI Marty Natalegawa dengan Menlu Malaysia Anifah Aman di Kota Kinabalu, Senin 6 September 2010 malam.
''Kami sengaja meluangkan waktu menonton televisi untuk mengetahui langsung jalannya perundingan,'' kata Johan, pengunjung salah satu kafe di Tanjung Balai Karimun.
Johan mengaku belum puas dengan jalannya perundingan yang karena belum menyentuh substansi persoalan yang disengketakan.
''Sebagai warga perbatasan, kami tentu menginginkan kesepakatan kedua belah segera dicapai agar suhu politik kedua negara tidak lagi panas,'' katanya.
Meski demikian, perundingan kedua delegasi merupakan langkah maju dalam mempercepat pencapaian kesepakatan menuntaskan ganjalan-ganjalan dua negara serumpun.
''Terus terang panasnya suhu politik berimbas pada perekonomian warga, terutama kami yang mengandalkan masuknya turis mancanegara,'' ujar pengojek yang mangkal di pelabuhan.
Arifin, warga lainnya mengatakan, kedua belah pihak hendaknya memperkuat komitmen dalam menyelesaikan masalah batas teritorial.
''Terpenting adalah penguatan koordinasi antar-aparat di laut, baik Indonesia maupun Malaysia, sehingga terwujud sebuah kesepahaman dalam mengamankan batas teritorial masing-masing,'' katanya.
Dia mengatakan, kesepakatan berbuah perdamaian berdampak positif bagi perekonomian Karimun yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
''Kami cemas karena tingkat kunjungan wisatawan Malaysia berkurang akibat konflik berkepanjangan,'' katanya.
Warga Karimun memantau perundingan Kinabalu di kafe-kafe, restoran, hotel dan warung-warung kopi.
Mereka antusias menyaksikan televisi karena berharap ada babak baru hubungan negara serumpun.
''Indonesia dan Malaysia merupakan negara besar di Asia Tenggara. Perseteruan kedua belah pihak dapat mengganggu stabilitas kedua negara,'' kata Arifin. (ANT-028/Btm1)
''Kami sengaja meluangkan waktu menonton televisi untuk mengetahui langsung jalannya perundingan,'' kata Johan, pengunjung salah satu kafe di Tanjung Balai Karimun.
Johan mengaku belum puas dengan jalannya perundingan yang karena belum menyentuh substansi persoalan yang disengketakan.
''Sebagai warga perbatasan, kami tentu menginginkan kesepakatan kedua belah segera dicapai agar suhu politik kedua negara tidak lagi panas,'' katanya.
Meski demikian, perundingan kedua delegasi merupakan langkah maju dalam mempercepat pencapaian kesepakatan menuntaskan ganjalan-ganjalan dua negara serumpun.
''Terus terang panasnya suhu politik berimbas pada perekonomian warga, terutama kami yang mengandalkan masuknya turis mancanegara,'' ujar pengojek yang mangkal di pelabuhan.
Arifin, warga lainnya mengatakan, kedua belah pihak hendaknya memperkuat komitmen dalam menyelesaikan masalah batas teritorial.
''Terpenting adalah penguatan koordinasi antar-aparat di laut, baik Indonesia maupun Malaysia, sehingga terwujud sebuah kesepahaman dalam mengamankan batas teritorial masing-masing,'' katanya.
Dia mengatakan, kesepakatan berbuah perdamaian berdampak positif bagi perekonomian Karimun yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
''Kami cemas karena tingkat kunjungan wisatawan Malaysia berkurang akibat konflik berkepanjangan,'' katanya.
Warga Karimun memantau perundingan Kinabalu di kafe-kafe, restoran, hotel dan warung-warung kopi.
Mereka antusias menyaksikan televisi karena berharap ada babak baru hubungan negara serumpun.
''Indonesia dan Malaysia merupakan negara besar di Asia Tenggara. Perseteruan kedua belah pihak dapat mengganggu stabilitas kedua negara,'' kata Arifin. (ANT-028/Btm1)
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Presiden pantau perkembangan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia
07 September 2026 14:48 WIB
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Dubes RI Washington sambut rencana LKBN ANTARA buka kantor perwakilan di AS
24 September 2026 15:56 WIB
Pemprov Kepri bersama DPRD tetapkan APBD Perubahan 2026 naik jadi Rp3,63 Triliun
23 September 2026 9:09 WIB
LKBN ANTARA dan 34 kantor berita Asia Pasifik bahas penanganan disinformasi
21 September 2026 7:40 WIB
Pemkot luncurkan Batam Policy Lab untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti
19 September 2026 10:58 WIB