Batam (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya mendorong transparansi, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
"Hasil audit yang dilanjutkan dengan rekomendasi tidak hanya membuat kita transparan saja, namun juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan," kata Jumaga di Jakarta, Kamis.
Dengan begitu, maka diharapkan kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan tidak terulang lagi kedepannya. Sehingga, segala program dan kegiatan dapat terlaksana dan terealisasi sesuai dengan ketentuan dan perencanaannya.
Baca juga:
Mantan Ketua Dewan Pers soroti masalah wartawan gadungan
Pemprov Kepri alokasikan anggaran Rp4,5 miliar untuk insentif guru PAUD
Dalam sambutannya di hadapan Gubernur dan Ketua DPRD se-Jawa dan Sumatera, dalam entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, di Auditorium BPK Jakarta, ia mengatakan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan efektif menjadi syarat mutlak mewujudkan negara yang maju.
Dan konstitusi menyebutkan bahwa, BPK ditunjuk sebagai lembaga yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel sekaligus transparan.
Maka dari itu, BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan laporan keuangan seluruh instrumen negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, selanjutnya disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
Baca juga:
Pemkot Batam waspadai kenaikan harga beras menjelang Ramadan
Pengamat: Kepri butuh UU Daerah Kepulauan guna perkuat sektor kemaritiman
Eratnya hubungan kerja antara BPK dan lembaga perwakilan ini harus terus dijaga. Sehingga, nantinya DPR, DPD dan DPRD dapat memiliki panduan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Dalam kesempatan itu, Jumaga mendorong Pemda seluruh Indonesia untuk lebih memberikan ruang dan peran ke BPK untuk masuk mengaudit laporan keuangan. Agar nantinya pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terwujud.
Baca juga:
Pemkab serahkan sertifikat tanah warga transmigran Natuna
KPU Kepri minta bakal calon anggota DPD persiapkan sampel dukungan
Polda Kepri pantau penggalangan dana bantuan bencana di media sosial
PT PLN Batam minta seluruh pekerja dukung Program K3
"Hasil audit yang dilanjutkan dengan rekomendasi tidak hanya membuat kita transparan saja, namun juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan," kata Jumaga di Jakarta, Kamis.
Dengan begitu, maka diharapkan kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan tidak terulang lagi kedepannya. Sehingga, segala program dan kegiatan dapat terlaksana dan terealisasi sesuai dengan ketentuan dan perencanaannya.
Baca juga:
Mantan Ketua Dewan Pers soroti masalah wartawan gadungan
Pemprov Kepri alokasikan anggaran Rp4,5 miliar untuk insentif guru PAUD
Dalam sambutannya di hadapan Gubernur dan Ketua DPRD se-Jawa dan Sumatera, dalam entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, di Auditorium BPK Jakarta, ia mengatakan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan efektif menjadi syarat mutlak mewujudkan negara yang maju.
Dan konstitusi menyebutkan bahwa, BPK ditunjuk sebagai lembaga yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel sekaligus transparan.
Maka dari itu, BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan laporan keuangan seluruh instrumen negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, selanjutnya disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
Baca juga:
Pemkot Batam waspadai kenaikan harga beras menjelang Ramadan
Pengamat: Kepri butuh UU Daerah Kepulauan guna perkuat sektor kemaritiman
Eratnya hubungan kerja antara BPK dan lembaga perwakilan ini harus terus dijaga. Sehingga, nantinya DPR, DPD dan DPRD dapat memiliki panduan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Dalam kesempatan itu, Jumaga mendorong Pemda seluruh Indonesia untuk lebih memberikan ruang dan peran ke BPK untuk masuk mengaudit laporan keuangan. Agar nantinya pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terwujud.
Baca juga:
Pemkab serahkan sertifikat tanah warga transmigran Natuna
KPU Kepri minta bakal calon anggota DPD persiapkan sampel dukungan
Polda Kepri pantau penggalangan dana bantuan bencana di media sosial
PT PLN Batam minta seluruh pekerja dukung Program K3