Jakarta (ANTARA) - Pemindahan Depo Pertamina Plumpang atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, di Koja, Jakarta Utara, dinilai bukanlah pilihan ideal. Sebab, lokasi saat ini sudah sangat strategis.Hal itu disampaikan pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto.
“Posisi Depo Plumpang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan akses jalan tol dalam kota. Artinya, memindahkan (TBBM) ke lokasi lain bukan pilihan ideal,” ujar Toto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Terkait hal itu, Toto mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat memanfaatkan beberapa sarana rusunawa yang masih kosong, seperti di Manggarai dan Pulogebang sebagai sarana relokasi warga Plumpang.
“Praktik serupa pernah dilakukan, misal untuk relokasi eks warga sodetan Sungai Ciliwung. Jadi, ini alternatif yang bisa dikerjakan,” ucap dia.
Toto mengatakan Pertamina tak bisa sendirian dalam menata "buffer zone" di berbagai objek vital nasional (obvitnas) yang dimiliki.
Menurut Toto, Pertamina perlu dukungan dan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah setempat.
Untuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang misalnya, Toto mengatakan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah dari pemerintah setempat.
Dalam hal ini, katanya, Pertamina dengan didukung Pemprov DKI Jakarta membebaskan lahan permukiman. Dengan demikian, posisi Depo Plumpang lebih steril.
Selain dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah setempat, katanya, dukungan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan, terutama dari sisi pengawasan.
“Aspek pengawasan ke depan tentu bisa menggandeng aparat penegak hukum seperti Kejagung dan KPK,” ujar Toto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Pemindahan Depo Pertamina Plumpang tidak ideal
“Posisi Depo Plumpang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan akses jalan tol dalam kota. Artinya, memindahkan (TBBM) ke lokasi lain bukan pilihan ideal,” ujar Toto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Terkait hal itu, Toto mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat memanfaatkan beberapa sarana rusunawa yang masih kosong, seperti di Manggarai dan Pulogebang sebagai sarana relokasi warga Plumpang.
“Praktik serupa pernah dilakukan, misal untuk relokasi eks warga sodetan Sungai Ciliwung. Jadi, ini alternatif yang bisa dikerjakan,” ucap dia.
Toto mengatakan Pertamina tak bisa sendirian dalam menata "buffer zone" di berbagai objek vital nasional (obvitnas) yang dimiliki.
Menurut Toto, Pertamina perlu dukungan dan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah setempat.
Untuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang misalnya, Toto mengatakan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah dari pemerintah setempat.
Dalam hal ini, katanya, Pertamina dengan didukung Pemprov DKI Jakarta membebaskan lahan permukiman. Dengan demikian, posisi Depo Plumpang lebih steril.
Selain dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah setempat, katanya, dukungan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan, terutama dari sisi pengawasan.
“Aspek pengawasan ke depan tentu bisa menggandeng aparat penegak hukum seperti Kejagung dan KPK,” ujar Toto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Pemindahan Depo Pertamina Plumpang tidak ideal