Jakarta (ANTARA) - Usulan Pemerintah Indonesia agar isu bahan mineral kritis dimasukkan dalam pembahasan Pilar I Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) mendapat dukungan dari negara-negara anggota forum yang mewakili lebih dari 40 persen ekonomi dunia tersebut.
“Indonesia siap ikut serta dalam pembahasan Critical Minerals sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam Pilar I IPEF” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pertama usai pembukaan IPEF, Detroit AS, Sabtu (7/5/2023) waktu setempat, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Ahad.
Dalam keterangan Kemenko Perekonomian, disebutkan bahwa negara-negara anggota IPEF lain juga mendukung masuknya isu mineral kritis dalam pembahasan Pilar I. Bahkan Menteri dari tujuh negara angota ASEAN yang hadir sepakat mendukung usulan Airlangga.
Selain direspons positif tujuh negara ASEAN, usulan Indonesia tersebut juga mendapatkan respons positif oleh Australia.
Dalam pembukaan IPEF, Ambassador Katherine Tai dari United States Trade of Representative (USTR) berharap sejumlah bab dalam Pilar I dapat disepakati sebelum IPEF Leaders Meeting pada November 2023.
Beberapa Bab pada Pilar I tersebut meliputi Trade Facilitation, Technical Assistance and Economi Cooperation, Good Regulatory Practices dan Service Domestic Regulations.
Katherine menyampaikan bahwa AS ingin mendalami isu mineral kritis dalam perundingan di Pilar I IPEF, dan berharap peran aktif negara-negara anggota IPEF dalam pembahasan tersebut kedepannya. Melalui IPEF, AS berharap dapat mewujudkan ketersediaan mineral kritis antar negara anggotanya.
Dalam pembahasan perundingan IPEF tahun ini, topik mineral kritis telah mencuat menjadi salah satu pembahasan utama. Sejumlah negara anggota IPEF saat ini memiliki agenda mengembangkan rantai pasok global dalam kawasan Indo-Pasifik, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta keamanan energi global.
Di samping terkait mineral kritis, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa bersama negara-negara Anggota ASEAN yang menjadi anggota IPEF, Indonesia akan mendukung upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, melalui kerangka Kerjasama IPEF.
“Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, misi Indonesia adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, dan terwujudnya IPEF ini akan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan tersebut” kata Airlangga.
IPEF diharapkan memberikan manfaat nyata seperti peluang baru bagi UMKM, peningkatan upah, dan penurunan harga.
Konsensus
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak sejumlah Menteri negara-negara ASEAN untuk menyatukan pandangan bersama terkait isu-isu penting menjelang pertemuan tingkat menteri Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), Detroit, Amerika Serikat, Sabtu (27/5) waktu setempat.
Airlangga dalam keterangan diterima di Jakarta, mengatakan dirinya dan enam menteri atau pimpinan delegasi negara ASEAN berdiskusi mengenai peran pihak ketiga pada isu Ketenagakerjaan dalam kerangka Kerjasama IPEF.
Diskusi dihadiri oleh Menteri maupun pimpinan delegasi dari tujuh negara anggota ASEAN yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Diskusi menitikberatkan arah peran Serikat Pekerja dan masyarakat madani dalam berbagai isu ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN dan pentingnya membangun konsensus dalam kerjasama IPEF.
Airlangga dalam pertemuan, menyampaikan bahwa mekanisme dalam Organisasi Buruh Internasional (ILO) merupakan solusi bagi penyelesaian masalah ketenagakerjaan dengan melibatkan peran pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja.
“Penyelesaian isu ketenagakerjaan dalam IPEF harus sejalan dan melalui mekanisme ILO, dengan memperhatikan regulasi domestik”, kata Airlangga.
Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong juga menyampaikan bahwa ketenagakerjaan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dengan seksama serta mempertimbangan kondisi dalam negeri.
Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Nguyen Hong Diem juga menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan perhatian utama bagi Vietnam, dan kondisi tiap negara anggota IPEF berbeda-beda dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.
Para petinggi negara ASEAN sepakat bahwa pembahasan isu ketenagakerjaan dalam kerangka Kerjasama IPEF perlu melalui mekanisme dan sejalan dengan ILO serta harus memperhatikan regulasi domestik.
Pertemuan dengan para Menteri negara ASEAN berlangsung hangat dan menjadi wadah untuk menyatukan pandangan serta memperkuat posisi ASEAN dalam perundingan IPEF.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan P. Roeslani.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Usulan Indonesia soal mineral kritis banjir dukungan di Pertemuan IPEF