Tanjungpinang (ANTARA News) - Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat melunasi seluruh utangnya sebesar Rp6 miliar pada tahun ini.
       
"Kemungkinan keuntungan belum dapat tercapai pada tahun ini, karena Badan Usaha Milik Daerah Kepulauan Riau (BUMD Kepri) harus melunasi utang," kata Direktur Administrasi dan Keuangan PT Pembangunan Kepri, M Syahrial, di Tanjungpinang, Minggu.
       
"Uutang ke berbagai pihak itu wajib kami lunasi. Kemungkinan keuntungan baru dapat diraih pada tahun berikutnya," ungkap Syahrial.
       
Ia mengemukakan, PT Pembangunan Kepri (BUMD Kepri) tetap melaksanakan kewajibannya, walaupun pinjaman modal sebesar Rp2 miliar yang diajukan tahun ini ditolak pemerintah.
       
"Kami sudah berdialog dengan DPRD Kepri, dan mengungkapkan komitmen kami untuk membangun BUMD Kepri secara sehat dan menguntungkan bagi daerah," ujarnya.
       
Saat ini, kata dia, PT Pembangunan Kepri mengoptimalkan perbaikan manajemen perusahaan. Direksi PT Pembangunan Kepri melakukan pengawasan yang ketat terhadap pergerakan seluruh unit usaha.
       
"Kami juga mengevaluasi kinerja karyawan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki manajemen perusahaan. Beberapa karyawan yang kinerjanya kurang baik telah diberhentikan," katanya. 
  
Ia mengatakan, PT Pembangunan Kepri juga berkonsentrasi mengembangkan unit-unit usaha yang dapat memberikan keuntungan. Sementara beberapa unit usaha yang tidak menguntungkan telah ditutup pada tahun 2010.
       
"Evaluasi terhadap unit-unit usaha di bawah naungan PT Pembangunan Kepri terus dilakukan," ujarnya. (ANT-NP/B008/Btm2)