Bintan, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mematangkan rencana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD), yang akan fokus pada sektor kemaritiman untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan Rony Kartika mengatakan saat ini rencana pembentukan BUMD tersebut telah memasuki tahapan uji publik dan pemaparan dari tim ahli.
"Pemaparan tim ahli akan menjadi rancangan peraturan daerah (ranperda), yang kemudian diusulkan ke DPRD," kata Rony di Bintan, Selasa.
Rony menyampaikan BUMD baru yang berbentuk perseroda itu akan memiliki nama PT Bintan Karya Bahari.
Baca juga: Pupuk Indonesia kembalikan lebih bayar pupuk subsidi kepada petani Natuna
Ia menjelaskan Bintan Karya Bahari sebenarnya bukan nama baru, karena sebelumnya Pemkab Bintan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang BUMD Kepelabuhan dengan nama tersebut.
"Ini bukan sepenuhnya BUMD baru, melainkan penyesuaian dari BUMD yang pernah ada sebelumnya, termasuk penyesuaian sektor usahanya dengan potensi-potensi yang ada sekarang," jelas Ronny.
Ia menyebut rencana pembentukan BUMD di sektor kemaritiman itu merupakan langkah jangka panjang yang ditargetkan dapat menjadi salah satu mesin penggerak PAD bagi Bintan.
Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar setiap daerah semakin inovatif dalam menciptakan peluang-peluang pendapatan baru bagi daerah melalui potensi-potensi yang dimiliki, terutama di sektor maritim.
Baca juga: Pemkab Natuna naikkan produksi hortikultura hingga 190 persen
Apalagi, Bintan punya beberapa titik pelabuhan, bahkan salah satunya bekas pelabuhan PT Antam di Kijang (Bintan Timur), yang bisa dikelola BUMD, apakah lewat pinjam pakai atau ambil alih.
"Kita sudah pegang datanya, kedalaman laut dan sebagainya. Lokasi ini sangat memungkinkan untuk kapal pandu. Nah, ini salah satu unit usaha yang akan ada di BUMD baru," ungkap Ronny.
Potensi lainnya, lanjut dia, BUMD bisa menjalankan bisnis suplai air bersih maupun sembako untuk kapal-kapal besar yang sedang labuh jangkar di perairan Bintan.
Berdasarkan data, sambungnya, tak kurang dari 400 kapal tanker yang labuh jangkar di depan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) dan wilayah perairan Bintan lainnya setiap hari.
"Ada yang mungkin sudah dikelola Pelindo dan lain-lain, tapi kita juga bisa menjajaki kerja sama serupa," sebutnya.
Rony menargetkan usai diusulkan ke DPRD, Ranperda BUMD tersebut dapat segera dibahas dan disahkan menjadi perda pada pertengahan Desember 2025.
Baca juga:
Imigrasi Batam beri tindakan administratif kepada 168 WNA
KEF 2025, Hilirisasi perikanan bisa jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Kepri
Komentar