Batam (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan membuat Program Sarjana Penggerak Perbatasan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk di pulau-pulau terluar dan terdepan dengan negara-negara lain, kata politisi Surya Makmur Nasution.

Langkah itu mendesak sebab dengan kehidupan yang lebih sejahtera, dapat diharapkan nasionalisme warga di perbatasan akan tetap terjaga, kata Nasution di Batam, Minggu, menjelang Seminar Pemberdayaan Wilayah Perbatasan 2011 yang dijadwalkan dilaksanakan Lembaga Kajian Strategis Ekonomi Politik Perbatasan (Lansekapp) di Universitas Internasional Batam, Rabu (30/3).

Program Sarjana Penggerak Perbatasan, menurut Nasution yang juga Ketua Dewan Pembina Lansekapp, dapat diwadahi dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi Kepri.

BPP di daerah paling lambat sudah harus dibentuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota setahun setelah pada 7 Januari 2011 terbit Permendagri No 2/2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Permendagri 2/2011 merupakan penjabaran Peraturan Presiden No 12/2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan sebagai turunan dari Undang-Undang No 43/2008 tentang Wilayah Negara.   

Nasution, politisi dari Partai Demokrat Kepri mengatakan, dari 92 pulau terdepan dan terluar se-Indonesia, 19 ada di Kepri, tetapi penduduk Pulau Rempang dan Galang wilayah Kota Batam pun berada di perbatasan sehingga perlu lebih  diberdayakan dan disejahterakan melalui pendampingan oleh kaum sarjana.

Seminar seri pertama Lansekapp pada Rabu pekan ini bertopik "Mengurai Problematika Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam Persepektif Keamanan dan Perdagangan Lintas Batas".

Pertemuan setengah hari itu akan mendengar paparan dari Gubernur Kepri HM Sani, Kapolda Kepri Brigjen Pol Raden Budi Winarso, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Batam Septia Atma, Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Surya Makmur Nasution, dan pakar politik dari Stisipol Raja Ali Haji Tanjungpinang Zamzami A Karim.

Pada seri-seri berikut akan diangkat topik ekonomi, kelautan, sosial dan budaya, pemberdayaan masyarakat tempatan, serta pertahanan, hingga ditutup dengan seminar nasional yang menghadirkan Mendagri selaku Ketua BNPP, kata Direktur Eksekutif Lansekapp, Suyono Saputra.

Serial seminar Lansekapp, katanya, bertujuan menghimpun berbagai informasi dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wilayah perbatasan untuk  direkomendasikan kepada Pemprov Kepri sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Diharapkan, dalam jangka panjang, informasi dalam rangkaian seminar tersebut menjadi masukan bagi DPRD Kepri dalam menyusun perda yang lebih implementatif dalam program pengelolaan dan pemberdayaan wilayah perbatasan di Kepri, kata Suyono.

(Btm1)