Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat realisasi penerimaan pajak daerah hingga 10 Desember mencapai 101 persen dari target tahun 2023.
"Target pendapatan pajak Kepri 2023 sebesar Rp1,5 triliun, realisasi saat ini sudah di angka Rp1,6 triliun," kata Kepala Bapenda Kepri Dicky Wijaya di Tanjungpinang, Kepri, Selasa (12/12).
Ia menyebutkan penyumbang penerimaan pajak daerah terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp506 miliar, atau mencapai 106,58 persen dari target sebesar Rp475 miliar.
Berikutnya Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp449 miliar atau 93,99 persen dari target Rp478 miliar.
Baca juga:
Kepri beri bantuan Rp343 juta untuk penyandang disabilitas
KPU: Sebanyak 2.258 pemilih potensial di Batam sudah miliki KTP elektronik
Lalu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp415 miliar atau 99,63 persen dari target Rp416 miliar. Selanjutnya, Pajak Rokok sebesar Rp132 miliar, atau 76,04 persen dari target Rp173 miliar.
"Terakhir, Pajak Air Permukaan (PAP) yang realisasinya sebesar Rp905 juta atau 85,90 persen dari target Rp1 miliar lebih," ungkap Dicky.
Selain itu, lanjut Dicky, Bapenda juga mencatat program pemutihan PKB sudah mencapai target yaitu sebesar Rp25 miliar. Program pemutihan PKB tersebut berlangsung sejak 16 Oktober hingga 18 November 2023.
"Target pemutihan itu di tanggal 17 November 2023, sudah mencapai target 100 persen," ujar Diky.
Baca juga:
BPN Natuna serahkan sertifikat hak tanah Program PTSL ke warga
BKKBN RI gelar prarekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN semester II
Ia menjelaskan program pemutihan PKB yang diberikan meliputi keringanan pokok atas tunggakan PKB sebesar 50 persen, pembebasan sanksi administrasi PKB 100 persen, dan pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya (SWDKLLJ) 100 persen selain tahun berjalan.
Dicky menambahkan bahwa pajak kendaraan sampai sekarang merupakan sektor andalan pendapatan daerah bagi Kepri. Pendapatan daerah menjadi tumpuan Pemprov Kepri dalam mendukung kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Kami terus menggali potensi pajak daerah di Kepri, seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Kendaraan Alat Berat," katanya.
Baca juga:
210 rumah tangga di Batam dapat sambungan listrik gratis
KSOP Batam siagakan 99 kapal angkutan mudik Natal dan Tahun Baru
Bawaslu merekomendasikan dua ASN Pemprov Kepri ke KASN
Kejagung serahkan kapal hasil rampasan di Kejari Batam kepada Unhas
"Target pendapatan pajak Kepri 2023 sebesar Rp1,5 triliun, realisasi saat ini sudah di angka Rp1,6 triliun," kata Kepala Bapenda Kepri Dicky Wijaya di Tanjungpinang, Kepri, Selasa (12/12).
Ia menyebutkan penyumbang penerimaan pajak daerah terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp506 miliar, atau mencapai 106,58 persen dari target sebesar Rp475 miliar.
Berikutnya Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp449 miliar atau 93,99 persen dari target Rp478 miliar.
Baca juga:
Kepri beri bantuan Rp343 juta untuk penyandang disabilitas
KPU: Sebanyak 2.258 pemilih potensial di Batam sudah miliki KTP elektronik
Lalu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp415 miliar atau 99,63 persen dari target Rp416 miliar. Selanjutnya, Pajak Rokok sebesar Rp132 miliar, atau 76,04 persen dari target Rp173 miliar.
"Terakhir, Pajak Air Permukaan (PAP) yang realisasinya sebesar Rp905 juta atau 85,90 persen dari target Rp1 miliar lebih," ungkap Dicky.
Selain itu, lanjut Dicky, Bapenda juga mencatat program pemutihan PKB sudah mencapai target yaitu sebesar Rp25 miliar. Program pemutihan PKB tersebut berlangsung sejak 16 Oktober hingga 18 November 2023.
"Target pemutihan itu di tanggal 17 November 2023, sudah mencapai target 100 persen," ujar Diky.
Baca juga:
BPN Natuna serahkan sertifikat hak tanah Program PTSL ke warga
BKKBN RI gelar prarekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN semester II
Ia menjelaskan program pemutihan PKB yang diberikan meliputi keringanan pokok atas tunggakan PKB sebesar 50 persen, pembebasan sanksi administrasi PKB 100 persen, dan pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya (SWDKLLJ) 100 persen selain tahun berjalan.
Dicky menambahkan bahwa pajak kendaraan sampai sekarang merupakan sektor andalan pendapatan daerah bagi Kepri. Pendapatan daerah menjadi tumpuan Pemprov Kepri dalam mendukung kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Kami terus menggali potensi pajak daerah di Kepri, seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Kendaraan Alat Berat," katanya.
Baca juga:
210 rumah tangga di Batam dapat sambungan listrik gratis
KSOP Batam siagakan 99 kapal angkutan mudik Natal dan Tahun Baru
Bawaslu merekomendasikan dua ASN Pemprov Kepri ke KASN
Kejagung serahkan kapal hasil rampasan di Kejari Batam kepada Unhas