Pemprov targetkan pajak daerah Kepri 2025 turun 25 persen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan perolehan pajak daerah 2025 sebesar Rp1,583 triliun atau turun 25 persen ketimbang 2024 sebesar Rp1,738 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri Dicky Wijaya di Tanjungpinang, Kamis mengatakan jika penurunan target pajak daerah tahun salah satunya dipengaruhi adanya kebijakan opsen pajak yang mulai diberlakukan pada tahun ini.

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

"Kalau tahun lalu, dana bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/kota dibayar per tiga bulan, tapi tahun ini setiap hari langsung masuk ke rekening kabupaten/kota se-Kepri," kata Dicky.

Dia menyampaikan target pajak daerah Kepri tahun ini masih mengandalkan dari sektor kendaraan bermotor, meliputi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp410 miliar, dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp399 miliar.

Selebihnya, ada pula pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), air permukaan, dan alat berat. Termasuk target baru dari opsen pajak, dan pajak mineral dan batu bara bukan logam.

"Pajak daerah Kepri sejauh ini ditopang pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp800 miliar, makanya kami lebih fokus mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Dicky.

Ada beberapa upaya yang akan dilakukan guna mengejar target pajak kendaraan bermotor tahun 2025, antara lain penagihan secara intens terhadap kendaraan menunggak pajak hingga menggelar razia pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, jika memungkinkan ke depan Bapenda Kepri juga akan menerapkan kebijakan dispensasi pungutan pajak kendaraan bermotor.

"Kalau ada arahan pak gubernur, tentu kami siap," ujarnya.

Dicky menambahkan bahwa semua sumber pajak daerah yang sudah dibayarkan menjadi sumber dana untuk pembangunan Kepri, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan berbagai inovasi layanan publik serta memberikan pelayanan prima kepada warga atau objek pajak.

"Pajak menjadi salah satu tumpuan pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya Kepri," demikian Dicky.