Tanjungpinang (ANTARA) - KPU Provinsi Kepulauan Riau telah menerima rincian laporan awal dana kampanye (LADK) 18 partai politik peserta Pemilu tahun 2024.
Berdasarkan laporan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat sebagai parpol dengan LADK tertinggi, dengan rincian saldo awal rekening khusus dana kampanye (RKDK) Rp2 juta, penerimaan Rp52 juta, dan pengeluaran Rp30 juta.
"LADK disampaikan seluruh parpol ke KPU melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), hingga batas terakhir tanggal 12 Januari 2024, pukul 23.59 WIB," kata Anggota Ketua KPU Kepri, Ferry Muliadi Manalu di Tanjungpinang, Selasa.
Ferry menjelaskan LADK parpol adalah pelaporan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye (RKDK), kemudian saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
Lalu, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
Selanjutnya, catatan penerimaan dan pengeluaran parpol termasuk sebelum pembukaan RKDK, nomor pokok wajib pajak (NPWP) masing-masing parpol, dan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berikut rincian data LADK masing-masing parpol (sesuai nomor urut):
1. Partai Kebangkitan Bangsa
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Saldo : Rp1 juta
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
3. PDI Perjuangan
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp32 juta
Pengeluaran : Rp1,9 juta
4. Partai Golkar
Saldo awal RKDK : Rp1,9 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
5. Partai NasDem
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp890 ribu
6. Partai Buruh
Saldo awal RKDK : Rp1,5 juta
Penerimaan : Rp21,5 juta
Pengeluaran : Rp11,3 juta.
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp45 ribu
8. Partai Keadilan Sejahtera
Saldo awal RKDK : Rp2 juta
Penerimaan : Rp52 juta
Pengeluaran : Rp30 juta
9. Partai Kebangkitan Nusantara
Saldo awal RKDK : Rp500 ribu
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
10. Partai Hanura
Saldo awal RKDK : Rp275 ribu
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
11. Partai Garda Republik Indonesia
Saldo awal RKDK : Rp100 ribu
Penerimaan : Rp100 ribu
Pengeluaran : Rp100 ribu
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
13. Partai Bulan Bintang
Saldo awal RKDK : Rp200 ribu
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
14. Partai Demokrat
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp29 juta
Pengeluaran : Rp40 ribu
16. Partai Perindo
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp0
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp35 ribu
18. Partai Ummat
Saldo awal RKDK : Rp50 ribu
Penerimaan : Rp50 ribu
Pengeluaran : Rp0
Ferry menambahkan masyarakat juga dapat mengakses LADK parpol secara berkala selama masa kampanye, yaitu sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 melalui website https://infopemilu.kpu.go.id/.
Berdasarkan laporan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat sebagai parpol dengan LADK tertinggi, dengan rincian saldo awal rekening khusus dana kampanye (RKDK) Rp2 juta, penerimaan Rp52 juta, dan pengeluaran Rp30 juta.
"LADK disampaikan seluruh parpol ke KPU melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), hingga batas terakhir tanggal 12 Januari 2024, pukul 23.59 WIB," kata Anggota Ketua KPU Kepri, Ferry Muliadi Manalu di Tanjungpinang, Selasa.
Ferry menjelaskan LADK parpol adalah pelaporan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye (RKDK), kemudian saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
Lalu, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
Selanjutnya, catatan penerimaan dan pengeluaran parpol termasuk sebelum pembukaan RKDK, nomor pokok wajib pajak (NPWP) masing-masing parpol, dan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berikut rincian data LADK masing-masing parpol (sesuai nomor urut):
1. Partai Kebangkitan Bangsa
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Saldo : Rp1 juta
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
3. PDI Perjuangan
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp32 juta
Pengeluaran : Rp1,9 juta
4. Partai Golkar
Saldo awal RKDK : Rp1,9 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
5. Partai NasDem
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp890 ribu
6. Partai Buruh
Saldo awal RKDK : Rp1,5 juta
Penerimaan : Rp21,5 juta
Pengeluaran : Rp11,3 juta.
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp45 ribu
8. Partai Keadilan Sejahtera
Saldo awal RKDK : Rp2 juta
Penerimaan : Rp52 juta
Pengeluaran : Rp30 juta
9. Partai Kebangkitan Nusantara
Saldo awal RKDK : Rp500 ribu
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
10. Partai Hanura
Saldo awal RKDK : Rp275 ribu
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
11. Partai Garda Republik Indonesia
Saldo awal RKDK : Rp100 ribu
Penerimaan : Rp100 ribu
Pengeluaran : Rp100 ribu
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
13. Partai Bulan Bintang
Saldo awal RKDK : Rp200 ribu
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
14. Partai Demokrat
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp0
Pengeluaran : Rp0
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp29 juta
Pengeluaran : Rp40 ribu
16. Partai Perindo
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp0
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Saldo awal RKDK : Rp1 juta
Penerimaan : Rp1 juta
Pengeluaran : Rp35 ribu
18. Partai Ummat
Saldo awal RKDK : Rp50 ribu
Penerimaan : Rp50 ribu
Pengeluaran : Rp0
Ferry menambahkan masyarakat juga dapat mengakses LADK parpol secara berkala selama masa kampanye, yaitu sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 melalui website https://infopemilu.kpu.go.id/.