Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyerahkan bantuan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) kepada nelayan di daerah itu.
Bupati Natuna Wan Siswandi di Natuna, Senin, mengatakan bantuan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Tujuannya untuk memberikan perlindungan sosial kepada para nelayan di Natuna pasalnya nelayan rentan mengalami kecelakaan.
BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja dan memberikan jaminan kematian berupa uang tunai yang akan diberikan kepada ahli waris.
"Semoga bermanfaat bagi penerima," ucap dia.
Bupati Natuna Wan Siswandi di Natuna, Senin, mengatakan bantuan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Tujuannya untuk memberikan perlindungan sosial kepada para nelayan di Natuna pasalnya nelayan rentan mengalami kecelakaan.
BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja dan memberikan jaminan kematian berupa uang tunai yang akan diberikan kepada ahli waris.
"Semoga bermanfaat bagi penerima," ucap dia.
Siswandi menjelaskan pada masa kepemimpinannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tidak bisa berbuat banyak untuk membangun daerah karena mengalami pengurangan.
Namun, pihaknya berkomitmen untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat dengan mencari bantuan ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta yang lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kita tidak akan berdiam diri, tahun 2022 awal, kita kunjungi 11 kementerian, pengurangan tinggi dan lain-lain," ujar dia.
Hasil dari kunjungan tersebut, kata dia, pada tahun 2023 pihaknya berhasil mendapatkan berbagai bantuan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Alhamdulillah, pada tahun 2023 kita mendapatkan APBN kurang lebih Rp900 miliar dan kita juga bisa menggratiskan anak-anak kuliah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan CSR," ucap dia.
Sementara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto mengatakan jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 89 orang nelayan.
Ia menjelaskan, bantuan hanya diberikan kepada nelayan yang berumur maksimal 64 tahun, berprofesi sebagai nelayan dengan bukti memiliki kartu kusuka dan memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan.
"Hari ini kita menyerahkan kepada nelayan di dua kecamatan, ada di Kecamatan Midai dan Kecamatan Suak Midai. Untuk di Midai sekitar 202 orang sedangkan Suak Midai 89 orang," ucap dia.
Namun, pihaknya berkomitmen untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat dengan mencari bantuan ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta yang lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kita tidak akan berdiam diri, tahun 2022 awal, kita kunjungi 11 kementerian, pengurangan tinggi dan lain-lain," ujar dia.
Hasil dari kunjungan tersebut, kata dia, pada tahun 2023 pihaknya berhasil mendapatkan berbagai bantuan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Alhamdulillah, pada tahun 2023 kita mendapatkan APBN kurang lebih Rp900 miliar dan kita juga bisa menggratiskan anak-anak kuliah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan CSR," ucap dia.
Sementara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto mengatakan jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 89 orang nelayan.
Ia menjelaskan, bantuan hanya diberikan kepada nelayan yang berumur maksimal 64 tahun, berprofesi sebagai nelayan dengan bukti memiliki kartu kusuka dan memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan.
"Hari ini kita menyerahkan kepada nelayan di dua kecamatan, ada di Kecamatan Midai dan Kecamatan Suak Midai. Untuk di Midai sekitar 202 orang sedangkan Suak Midai 89 orang," ucap dia.
Ia menjelaskan bantuan tersebut akan banyak memberikan manfaat kepada nelayan, pasalnya setiap nelayan yang cacat akibat kecelakaan akan diberikan bantuan uang tunai sebesar Rp73 juta sedangkan untuk yang meninggal dunia sebesar Rp42 juta.
Bantuan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
Selanjutnya ia membenarkan bahwa pada masa kepemimpinan bupati saat ini telah mendapatkan berbagai bantuan dari Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat.
Bantuan tersebut antara lain berupa alat tangkap hingga alat produksi pakan ikan. "Ini adalah salah satu hasil usaha Pak Bupati dan Wakilnya ," ujar dia.
Baca juga:
BMKG ingatkan potensi hujan lebat terjang mayoritas daerah, termasuk Kepri
Pemprov Kepri naikkan dana insentif RT/RW jadi Rp1,5 juta
Hasil SPI Kota Batam tahun 2023 di atas skor nasional
Bantuan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
Selanjutnya ia membenarkan bahwa pada masa kepemimpinan bupati saat ini telah mendapatkan berbagai bantuan dari Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat.
Bantuan tersebut antara lain berupa alat tangkap hingga alat produksi pakan ikan. "Ini adalah salah satu hasil usaha Pak Bupati dan Wakilnya ," ujar dia.
Baca juga:
BMKG ingatkan potensi hujan lebat terjang mayoritas daerah, termasuk Kepri
Pemprov Kepri naikkan dana insentif RT/RW jadi Rp1,5 juta
Hasil SPI Kota Batam tahun 2023 di atas skor nasional