Natuna (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melanjutkan pembayaran iuran kepesertaan nelayan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Natuna, Rabu, mengatakan total iuran yang dibayarkan diperkirakan mencapai Rp6 miliar untuk satu tahun.
"Kurang lebih yang kita bayarkan untuk 30 ribu nelayan dengan iuran per bulan diperkirakan sekitar Rp17 ribu per orang," ucap dia.
Ia memastikan bahwa iuran tersebut tetap dibayarkan, karena tidak termasuk dalam program yang dipangkas akibat efisiensi anggaran.
Ansar tidak menampik bahwa Pemprov Kepri melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja. Anggaran yang dirasionalisasi diperkirakan mencapai lebih dari Rp280 miliar.
"BPJS Ketenagakerjaan tetap kita bayarkan, karena untuk kepentingan masyarakat, kita harus menjaganya," kata dia.
Baca juga: Pemprov Kepri tanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan petani 2025
Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan sosial bagi nelayan yang memiliki risiko kerja tinggi.
"Jika nelayan meninggal saat bekerja, keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan santunan uang tunai, dan dua orang anaknya akan dibiayai pendidikannya hingga jenjang sarjana oleh BPJS," ujar dia.
Selain itu, pada 2025 Pemprov Kepri membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi petani. Anggaran yang dialokasikan diperkirakan mencapai Rp2,2 miliar untuk satu tahun.
Menurut dia, selain jaminan sosial, petani dan nelayan perlu mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan, guna meningkatkan hasil produksi, yang pada akhirnya akan memberi dampak positif pada ekonomi keluarga mereka, dan hal ini akan dilakukan.
"Termasuk petani, pada 2025 ini sekitar 11 ribu petani akan menerima manfaat ini," ucap dia.
Komentar