Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan, Riau, me-launching (meluncurkan) program Gerakan Desa Dalam Pembangunan Perspustakaan (Gardapusaka).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Erson gema Afriandi saat dihubungi dari Batam, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan pada Rabu (28/2).
Pada program ini, pihaknya menggandeng kepala desa agar bisa mengalokasikan dana desanya untuk membangun perspustakaan di desa masing-masing. Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat di tingkat pemerintahan terdepan yakni desa.
Ia optimistis, dengan mendekatkan layanan perpustakaan secara merata kepada masyarakat diseluruh zona pemerintahan akan meningkatkan minat baca masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna.
"Diikuti oleh 32 kepala desa, program ini diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Natuna (IPLM)," ucap dia.
Program tersebut sambung dia merupakan salah satu dari beberapa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang di gagas oleh dinasnya dengan melibatkan kepala desa se-Kabupaten Natuna.
Dasar kebijakan dari program Gardapusaka sendiri yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber atau pusat informasi.
"Oleh sebab itu langkah awal program Gardapusaka ini berfokus pada pembangunan gedung perpustakaan oleh kepala desa dengan mengalokasikan dana desa yang nantinya akan dipandu secara langsung oleh dinas terkait," ujar dia.
Menurut dia, masalah perpustakaan desa dikarenakan manajemen yang lemah seperti administrasi, sumber daya manusia yang belum terampil, sarana prasarana yang masih kurang memadai, belum adanya inovasi untuk membuat program inklusi perpustakaan.
Untuk manajemen yang lemah dan sumber daya manusia yang belum terampil akan diatasi melalui program Bina Persada (bimbingan akreditasi perpustakaan sekolah dan desa), untuk sarana dan prasarana yang masih kurang memadai akan diatasi melalui pengusulan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat.
"Untuk menyukseskan kegiatan ini (gardapusaka) kita bekerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)," imbuh dia.
Baca juga:
Kemendagri berupaya percepat transformasi berlakukan IKD untuk layanan publik
Pemprov revitalisasi Pujasera Kijang tahun ini
Pemkab Natuna hibahkan lahan kepada FKUB
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Erson gema Afriandi saat dihubungi dari Batam, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan pada Rabu (28/2).
Pada program ini, pihaknya menggandeng kepala desa agar bisa mengalokasikan dana desanya untuk membangun perspustakaan di desa masing-masing. Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat di tingkat pemerintahan terdepan yakni desa.
Ia optimistis, dengan mendekatkan layanan perpustakaan secara merata kepada masyarakat diseluruh zona pemerintahan akan meningkatkan minat baca masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna.
"Diikuti oleh 32 kepala desa, program ini diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Natuna (IPLM)," ucap dia.
Program tersebut sambung dia merupakan salah satu dari beberapa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang di gagas oleh dinasnya dengan melibatkan kepala desa se-Kabupaten Natuna.
Dasar kebijakan dari program Gardapusaka sendiri yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber atau pusat informasi.
"Oleh sebab itu langkah awal program Gardapusaka ini berfokus pada pembangunan gedung perpustakaan oleh kepala desa dengan mengalokasikan dana desa yang nantinya akan dipandu secara langsung oleh dinas terkait," ujar dia.
Menurut dia, masalah perpustakaan desa dikarenakan manajemen yang lemah seperti administrasi, sumber daya manusia yang belum terampil, sarana prasarana yang masih kurang memadai, belum adanya inovasi untuk membuat program inklusi perpustakaan.
Untuk manajemen yang lemah dan sumber daya manusia yang belum terampil akan diatasi melalui program Bina Persada (bimbingan akreditasi perpustakaan sekolah dan desa), untuk sarana dan prasarana yang masih kurang memadai akan diatasi melalui pengusulan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat.
"Untuk menyukseskan kegiatan ini (gardapusaka) kita bekerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)," imbuh dia.
Baca juga:
Kemendagri berupaya percepat transformasi berlakukan IKD untuk layanan publik
Pemprov revitalisasi Pujasera Kijang tahun ini
Pemkab Natuna hibahkan lahan kepada FKUB