Batam (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, membutuhkan sebanyak 3.889 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) Pilkada 2024 di daerah ini.
Ketua KPU Kota Batam Mawardi di Batam, Rabu mengatakan dari daftar hasil sinkronisasi pemetaan TPS yang dilakukan terdapat sekitar 1.811 TPS.
"Karena ada ketentuan tidak mesti harus satu TPS satu pantarlih, karena ada TPS nanti yang potensinya bisa sampai dua makanya kebutuhan pantarlih untuk pilkada ini cukup besar," kata Mawardi.
Ia menyampaikan dasar data pemilih yang akan dikelola berasal dari DPT Pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4), sehingga dari data tersebut akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah.
"Perubahannya dari estimasi, ada sekitar dari 851.614 pemilih ke 890.242 pemilih, jadi ada perubahan penambahan untuk DPT," kata dia.
Mawardi menyebutkan pantarlih maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) merupakan badan ad hoc terbesar dalam pelaksanaan pemilihan.
"Saya pesan kepada badan ad hoc untuk memaksimalkan koordinasi dengan para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya," kata dia.
Sementara itu, terkait sekretariat badan ad hoc, pihaknya telah menerima Surat Dinas KPU RI Nomor 730 bahwa sekretariat sudah harus rampung sebelum tanggal 1 Juni 2024.
Ia mengatakan pihaknya tidak menganggarkan terkait sekretariat untuk badan ad hoc.
"Kami masih tetap mendapatkan fasilitas dari kecamatan maupun kelurahan. Fasilitas itulah yang menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak ini," ujar Mawardi.
Setelah proses tahap pemutakhiran data pemilih, KPU akan melanjutkan tahapan penyelenggaraan pilkada, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Ketua KPU Kota Batam Mawardi di Batam, Rabu mengatakan dari daftar hasil sinkronisasi pemetaan TPS yang dilakukan terdapat sekitar 1.811 TPS.
"Karena ada ketentuan tidak mesti harus satu TPS satu pantarlih, karena ada TPS nanti yang potensinya bisa sampai dua makanya kebutuhan pantarlih untuk pilkada ini cukup besar," kata Mawardi.
Ia menyampaikan dasar data pemilih yang akan dikelola berasal dari DPT Pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4), sehingga dari data tersebut akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah.
"Perubahannya dari estimasi, ada sekitar dari 851.614 pemilih ke 890.242 pemilih, jadi ada perubahan penambahan untuk DPT," kata dia.
Mawardi menyebutkan pantarlih maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) merupakan badan ad hoc terbesar dalam pelaksanaan pemilihan.
"Saya pesan kepada badan ad hoc untuk memaksimalkan koordinasi dengan para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya," kata dia.
Sementara itu, terkait sekretariat badan ad hoc, pihaknya telah menerima Surat Dinas KPU RI Nomor 730 bahwa sekretariat sudah harus rampung sebelum tanggal 1 Juni 2024.
Ia mengatakan pihaknya tidak menganggarkan terkait sekretariat untuk badan ad hoc.
"Kami masih tetap mendapatkan fasilitas dari kecamatan maupun kelurahan. Fasilitas itulah yang menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak ini," ujar Mawardi.
Setelah proses tahap pemutakhiran data pemilih, KPU akan melanjutkan tahapan penyelenggaraan pilkada, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah.