Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menekankan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota setempat untuk rutin memantau angka stunting di wilayah masing-masing, karena percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu kunci sukses menuju bonus demografi tahun 2045.
"Maka itu, anak-anak hari ini harus bebas stunting, kelompok remaja harus disiapkan sejak dini dengan edukasi yang cukup untuk menyongsong bonus demografi," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin.
Ansar juga berharap semua pemangku kepentingan di Kepri, baik BKKBN, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat camat/lurah/desa, swasta dan seluruh lapisan masyarakat selalu bersinergi dalam rangka menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
Ia menyampaikan, stunting sangat berdampak pada tingkat kecerdasan anak, karena stunting akan memperlambat pertumbuhan otak sehingga berdampak buruk pada kecerdasan anak.
"Pencegahan stunting harus dilakukan dari hulu ke hilir, di antaranya melalui pemantauan dan monitoring terhadap balita yang berisiko stunting dengan melakukan intervensi pemberian makanan gizi tambahan," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Kepri dan DPRD tetapkan perda RPJPD tahun 2025-2045
Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Kepri Misni menyampaikan, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), saat ini angka stunting di daerah itu prevalensinya naik 1,4 persen menjadi sebesar 16,8 persen di tahun 2023.
Misni menjelaskan bahwa stunting tidak hanya karena faktor kemiskinan, namun juga terjadi karena faktor lain, seperti pola asuh, lingkungan, dan kecukupan pangan.
“Jadi, bukan hanya dipicu faktor ekonomi, tapi cukup banyak faktor lain yang memicu kasus stunting,” ujarnya.
Misni mengatakan, dalam menekan angka stunting, pemerintah sudah melakukan banyak program dan berbagai upaya pencegahan serta penanganan stunting, misalnya penimbangan rutin anak balita di posyandu hingga pemberian bantuan makanan gizi tambahan bagi anak berisiko stunting.
Ia juga optimistis target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 dapat terealisasi.
“Kalau di posyandu bisa langsung diintervensi, jadi tak ada yang luput dari pemantauan pemerintah,” kata Misni.
Baca juga: Gubernur Ansar sebut Pilkada 2024 didominasi pemilih milenial
"Maka itu, anak-anak hari ini harus bebas stunting, kelompok remaja harus disiapkan sejak dini dengan edukasi yang cukup untuk menyongsong bonus demografi," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin.
Ansar juga berharap semua pemangku kepentingan di Kepri, baik BKKBN, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat camat/lurah/desa, swasta dan seluruh lapisan masyarakat selalu bersinergi dalam rangka menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
Ia menyampaikan, stunting sangat berdampak pada tingkat kecerdasan anak, karena stunting akan memperlambat pertumbuhan otak sehingga berdampak buruk pada kecerdasan anak.
"Pencegahan stunting harus dilakukan dari hulu ke hilir, di antaranya melalui pemantauan dan monitoring terhadap balita yang berisiko stunting dengan melakukan intervensi pemberian makanan gizi tambahan," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Kepri dan DPRD tetapkan perda RPJPD tahun 2025-2045
Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Kepri Misni menyampaikan, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), saat ini angka stunting di daerah itu prevalensinya naik 1,4 persen menjadi sebesar 16,8 persen di tahun 2023.
Misni menjelaskan bahwa stunting tidak hanya karena faktor kemiskinan, namun juga terjadi karena faktor lain, seperti pola asuh, lingkungan, dan kecukupan pangan.
“Jadi, bukan hanya dipicu faktor ekonomi, tapi cukup banyak faktor lain yang memicu kasus stunting,” ujarnya.
Misni mengatakan, dalam menekan angka stunting, pemerintah sudah melakukan banyak program dan berbagai upaya pencegahan serta penanganan stunting, misalnya penimbangan rutin anak balita di posyandu hingga pemberian bantuan makanan gizi tambahan bagi anak berisiko stunting.
Ia juga optimistis target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 dapat terealisasi.
“Kalau di posyandu bisa langsung diintervensi, jadi tak ada yang luput dari pemantauan pemerintah,” kata Misni.
Baca juga: Gubernur Ansar sebut Pilkada 2024 didominasi pemilih milenial