Batam (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Kepulauan Riau meningkatkan infrastruktur telekomunikasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Kepala Diskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan di Batam, Kamis, mengatakan telah mengidentifikasi 17 titik di daerah pulau penyangga di Batam, seperti Galang dan Bulang yang masuk dalam zona blankspot.
"Kami telah mengirimkan proposal untuk peningkatan sarana dan prasarana di daerah tersebut, guna mengatasi kendala jaringan yang ada," kata Rudi.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan mendesak infrastruktur telekomunikasi menjelang pilkada. Diskominfo telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Kami telah mendapatkan respons positif dari Kementerian Kominfo, yang telah menempatkan alat-alat untuk mempercepat dan memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi di Batam sebagai tahap awal," kata dia.
Ia menyampaikan, saat ini tercatat 867 tower telekomunikasi yang beroperasi dengan izin resmi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tersebar di 12 kecamatan di Batam.
Rudi mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap operasional 867 menara tersebut melalui tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Menara Bersama.
"Kami terus memastikan bahwa setiap tower yang beroperasi memiliki izin yang sah. Jika ditemukan tower tanpa izin, kami akan segera melakukan pembinaan untuk memulai proses perizinan," kata dia.
Rudi mengatakan, komitmen Diskominfo Kota Batam dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan keberlangsungan teknologi terkini dengan berlandaskan hukum yang berlaku.
“Ini merupakan langkah konkret yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan telekomunikasi di Kota Batam ke depannya,” kata Rudi.
Kepala Diskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan di Batam, Kamis, mengatakan telah mengidentifikasi 17 titik di daerah pulau penyangga di Batam, seperti Galang dan Bulang yang masuk dalam zona blankspot.
"Kami telah mengirimkan proposal untuk peningkatan sarana dan prasarana di daerah tersebut, guna mengatasi kendala jaringan yang ada," kata Rudi.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan mendesak infrastruktur telekomunikasi menjelang pilkada. Diskominfo telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Kami telah mendapatkan respons positif dari Kementerian Kominfo, yang telah menempatkan alat-alat untuk mempercepat dan memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi di Batam sebagai tahap awal," kata dia.
Ia menyampaikan, saat ini tercatat 867 tower telekomunikasi yang beroperasi dengan izin resmi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tersebar di 12 kecamatan di Batam.
Rudi mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap operasional 867 menara tersebut melalui tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Menara Bersama.
"Kami terus memastikan bahwa setiap tower yang beroperasi memiliki izin yang sah. Jika ditemukan tower tanpa izin, kami akan segera melakukan pembinaan untuk memulai proses perizinan," kata dia.
Rudi mengatakan, komitmen Diskominfo Kota Batam dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan keberlangsungan teknologi terkini dengan berlandaskan hukum yang berlaku.
“Ini merupakan langkah konkret yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan telekomunikasi di Kota Batam ke depannya,” kata Rudi.