Natuna (ANTARA) - Belanja Daerah Kabupaten Natuna, kepulauan Riau (Kepri) pada APBD tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1,2 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Wan Siswandi dalam pidatonya terkait rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna 2025 di Gedung Ruang Paripurna Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat pada Jumat.
"Kemampuan fiskal Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi dana transfer, hal inilah yang menjadi latar belakang penyusunan APBD ini," ucap Wan di Natuna, Jumat.
Baca juga: RSBP Batam layani pemeriksaan kesehatan peserta pilkada di empat daerah
Ia menjelaskan penyusunan APBD 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi sejak ditetapkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Menurut dia, setelah dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah melakukan harmonisasi pokok-pokok kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.
"Harmonisasi kebijakan pembangunan dituangkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025," ujar dia.
Baca juga: KPU Kepri tunjuk RSUD RAT untuk pemeriksaan kesehatan paslon
Tujuan kebijakan untuk mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan konvergensi antar daerah.
"RAPBD 2025 disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan," ucap dia.
Ia menerangkan pembangunan di 2025 berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengembangan sentra-sentra ekonomi.
Baca juga: Lanal Bintan tangkap tujuh terduga pelaku pencurian kapal
"Estimasi penerimaan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,2 triliun dengan rincian pendapatan ditargetkan sebesar Rp1,1 triliun ditambah dengan penerimaan pembiayaan dari estimasi silpa sebesar Rp100 miliar," ujar dia.
Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar mengatakan, RAPBD yang diusulkan akan dibahas oleh DPRD terpilih pada Pemilu Februari 2024.
"Mungkin setelah dilantik akan langsung dibahas," ucap dia.
Baca juga:
Pemprov Kepri: Perlu kerja sama dengan Malaysia untuk nelayan
OJK nilai kinerja perusahaan pembiayaan di Kepri sangat baik
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Wan Siswandi dalam pidatonya terkait rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna 2025 di Gedung Ruang Paripurna Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat pada Jumat.
"Kemampuan fiskal Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi dana transfer, hal inilah yang menjadi latar belakang penyusunan APBD ini," ucap Wan di Natuna, Jumat.
Baca juga: RSBP Batam layani pemeriksaan kesehatan peserta pilkada di empat daerah
Ia menjelaskan penyusunan APBD 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi sejak ditetapkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Menurut dia, setelah dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah melakukan harmonisasi pokok-pokok kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.
"Harmonisasi kebijakan pembangunan dituangkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025," ujar dia.
Baca juga: KPU Kepri tunjuk RSUD RAT untuk pemeriksaan kesehatan paslon
Tujuan kebijakan untuk mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan konvergensi antar daerah.
"RAPBD 2025 disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan," ucap dia.
Ia menerangkan pembangunan di 2025 berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengembangan sentra-sentra ekonomi.
Baca juga: Lanal Bintan tangkap tujuh terduga pelaku pencurian kapal
"Estimasi penerimaan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,2 triliun dengan rincian pendapatan ditargetkan sebesar Rp1,1 triliun ditambah dengan penerimaan pembiayaan dari estimasi silpa sebesar Rp100 miliar," ujar dia.
Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar mengatakan, RAPBD yang diusulkan akan dibahas oleh DPRD terpilih pada Pemilu Februari 2024.
"Mungkin setelah dilantik akan langsung dibahas," ucap dia.
Baca juga:
Pemprov Kepri: Perlu kerja sama dengan Malaysia untuk nelayan
OJK nilai kinerja perusahaan pembiayaan di Kepri sangat baik