Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam tiga tahun terakhir telah merealisasikan program bantuan pasang baru listrik (BPBL) secara gratis terhadap 11.838 rumah tangga di daerah itu.
"Dari awal kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad sejak 2021 sampai 2024, sudah 11.838 rumah tangga yang mendapat BPBL secara gratis," kata Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Suyono Saeran di Tanjungpinang, Sabtu.
Suyono menyebut Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad selama kurang 3,5 tahun itu memang menaruh perhatian serius soal penyediaan pembangkit dan jaringan listrik bagi masyarakat desa, pulau dan wilayah di perbatasan.
Baca juga: Disbudpar-Polda Kepri kolaborasi promosikan pariwisata Kota Batam
Dari total jumlah 11.383 BPBL itu, kata dia, sebanyak 2.356 BPBL dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), lalu 4.931 BPBL dibiayai dari APBN dan 4.551 BPBL yang dibiayai oleh program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang berada di Kepri.
Tidak hanya itu, Ansar Ahmad melalui program "Kepri Terang" juga menjadikan beberapa pulau dan desa yang sebelumnya hanya dialiri listrik kurang dari 11 jam bisa menjadi 24 jam.
Beberapa desa dan pulau tersebut di antaranya Tanjung Kumbik yang sebelumnya hanya 14 jam menjadi 24 jam teraliri listrik PLN. Hal yang sama juga di Desa Mantang, Pulau Pangkil, Pulau Buluh, Pulau Karas, Pulau Dendun dan Pulau Nguan.
"Masyarakat yang tinggal di desa dan pulau-pulau tersebut sudah bisa menikmati listrik selama 24 jam setelah puluhan tahun mereka hanya mampu menikmati listrik tidak lebih dari 14 jam dalam sehari," ungkap Suyono.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kepri terus berkomitmen agar seluruh wilayah Kepri terang benderang, maka itu kolaborasi dengan PT PLN (Persero) dan pihak swasta terus ditingkatkan agar sampai akhir tahun 2025 hampir seluruh pulau di Kepri yang berpenghuni bisa teraliri listrik PLN.
Baca juga: Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg untuk cukupi kebutuhan di Kota Batam
Program Kepri Terang yang digagas oleh Gubernur Ansar untuk melakukan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik yang berbasis desa dan pulau, mampu menaikkan angka elektrifikasi di Kepri.
Sampai akhir tahun 2021 rasio elektrifikasi Kepri baru mencapai 94,5 persen, namun dengan program Kepri Terang angka rasio elektrifikasi Kepri mengalami kenaikan signifikan.
"Hal ini terbukti sampai akhir tahun 2023 rasio elektrifikasi Kepri mencapai 97,99 persen," katanya.
Sementara, dari data yang dirangkum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri, saat ini jumlah pulau yang dihuni masyarakat ada 394 pulau. Dari jumlah itu 334 pulau sudah teraliri listrik dan 50 pulau belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.
Baca juga: Pertamina putus hubungan usaha dua pangkalan LPG 3 kg di Batam
Sebanyak 50 pulau yang belum teraliri listrik tersebut tersebar di Batam, Karimun, Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Kalau pun sudah teraliri listrik sifatnya hanya swadaya dari masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan ketersediaan energi listrik merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain untuk penerangan, listrik juga menjadi energi penggerak air, komputer, hingga jaringan telekomunikasi.
Tanpa listrik, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk bekerja, belajar atau beribadah. Untuk itu program Kepri Terang merupakan salah satu solusi untuk kemajuan Kepri ke depan.
"Bagi kita yang sudah menikmati manfaat listrik, mari kita optimalkan daya gunanya dengan menjadi individu yang produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi daerah, bangsa dan negara, namun jangan lupa untuk tetap hemat energi demi kelangsungan elektrifikasi dan negeri yang kita cintai," demikian Suyono.
Baca juga:
Polres Karimun pastikan distribusi logistik Pilkada aman sampai gudang
Pemkab Natuna bersama dengan relawan bersihkan sampah di wilayah pesisir
"Dari awal kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad sejak 2021 sampai 2024, sudah 11.838 rumah tangga yang mendapat BPBL secara gratis," kata Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Suyono Saeran di Tanjungpinang, Sabtu.
Suyono menyebut Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad selama kurang 3,5 tahun itu memang menaruh perhatian serius soal penyediaan pembangkit dan jaringan listrik bagi masyarakat desa, pulau dan wilayah di perbatasan.
Baca juga: Disbudpar-Polda Kepri kolaborasi promosikan pariwisata Kota Batam
Dari total jumlah 11.383 BPBL itu, kata dia, sebanyak 2.356 BPBL dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), lalu 4.931 BPBL dibiayai dari APBN dan 4.551 BPBL yang dibiayai oleh program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang berada di Kepri.
Tidak hanya itu, Ansar Ahmad melalui program "Kepri Terang" juga menjadikan beberapa pulau dan desa yang sebelumnya hanya dialiri listrik kurang dari 11 jam bisa menjadi 24 jam.
Beberapa desa dan pulau tersebut di antaranya Tanjung Kumbik yang sebelumnya hanya 14 jam menjadi 24 jam teraliri listrik PLN. Hal yang sama juga di Desa Mantang, Pulau Pangkil, Pulau Buluh, Pulau Karas, Pulau Dendun dan Pulau Nguan.
"Masyarakat yang tinggal di desa dan pulau-pulau tersebut sudah bisa menikmati listrik selama 24 jam setelah puluhan tahun mereka hanya mampu menikmati listrik tidak lebih dari 14 jam dalam sehari," ungkap Suyono.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kepri terus berkomitmen agar seluruh wilayah Kepri terang benderang, maka itu kolaborasi dengan PT PLN (Persero) dan pihak swasta terus ditingkatkan agar sampai akhir tahun 2025 hampir seluruh pulau di Kepri yang berpenghuni bisa teraliri listrik PLN.
Baca juga: Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg untuk cukupi kebutuhan di Kota Batam
Program Kepri Terang yang digagas oleh Gubernur Ansar untuk melakukan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik yang berbasis desa dan pulau, mampu menaikkan angka elektrifikasi di Kepri.
Sampai akhir tahun 2021 rasio elektrifikasi Kepri baru mencapai 94,5 persen, namun dengan program Kepri Terang angka rasio elektrifikasi Kepri mengalami kenaikan signifikan.
"Hal ini terbukti sampai akhir tahun 2023 rasio elektrifikasi Kepri mencapai 97,99 persen," katanya.
Sementara, dari data yang dirangkum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri, saat ini jumlah pulau yang dihuni masyarakat ada 394 pulau. Dari jumlah itu 334 pulau sudah teraliri listrik dan 50 pulau belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.
Baca juga: Pertamina putus hubungan usaha dua pangkalan LPG 3 kg di Batam
Sebanyak 50 pulau yang belum teraliri listrik tersebut tersebar di Batam, Karimun, Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Kalau pun sudah teraliri listrik sifatnya hanya swadaya dari masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan ketersediaan energi listrik merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain untuk penerangan, listrik juga menjadi energi penggerak air, komputer, hingga jaringan telekomunikasi.
Tanpa listrik, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk bekerja, belajar atau beribadah. Untuk itu program Kepri Terang merupakan salah satu solusi untuk kemajuan Kepri ke depan.
"Bagi kita yang sudah menikmati manfaat listrik, mari kita optimalkan daya gunanya dengan menjadi individu yang produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi daerah, bangsa dan negara, namun jangan lupa untuk tetap hemat energi demi kelangsungan elektrifikasi dan negeri yang kita cintai," demikian Suyono.
Baca juga:
Polres Karimun pastikan distribusi logistik Pilkada aman sampai gudang
Pemkab Natuna bersama dengan relawan bersihkan sampah di wilayah pesisir