Batam (ANTARA) - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 1.245.504 orang warga Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau 98 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.260.785 orang.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam Harry Nurdiansyah di Batam, Rabu, mengatakan distribusi peserta BPJS Kesehatan di kota itu berdasarkan segmentasi, didominasi pekerja penerima upah (PPU) dengan jumlah mencapai 600-700 ribu jiwa yang terdiri atas ASN, karyawan swasta, badan usaha, dan lainnya.
"Kemudian ada juga yang mandiri yang iuran bayar sendiri yang ikut kelas tiga, dua, satu. Setelah itu yang dibiayai pemerintah pusat melalui penerima bantuan iuran (PBI), kemudian juga pemda," ujar Harry.
Ia menyebutkan Pemerintah Kota Batam saat ini membiayai sekitar 60 ribu jiwa untuk kepesertaan JKN-KIS.
"Tetapi biasanya angka ini fluktuatif, dinamis, makanya setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemkot," kata dia.
Untuk kuota peserta JKN-KIS melalui PBI Pemkot Batam sudah terpenuhi, sesuai dengan kemampuan anggaran pemda setempat.
"Secara kuota sudah memenuhi, bahkan sudah penuh. Jadi memang bahkan ada beberapa yang menunggu, karena ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemda. Dalam pembayaran JKS-KIS juga tidak ada tunggakan, baik Kota Batam maupun Kabupaten Karimun," katanya.
Untuk terus meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Batam, pihaknya kerap melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah daerah (pemda).
"Jadi untuk Kota Batam sekitar 1-2 persen lagi itu lebih banyak di masyarakat umum. Ini menjadi PR kami juga bagaimana harapannya sesuai dengan arahan Wapres pada saat UHC Award itu, kepesertaan bisa 100 persen," kata dia.
Baca juga: Pemko Batam serahkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.300 petani
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam Harry Nurdiansyah di Batam, Rabu, mengatakan distribusi peserta BPJS Kesehatan di kota itu berdasarkan segmentasi, didominasi pekerja penerima upah (PPU) dengan jumlah mencapai 600-700 ribu jiwa yang terdiri atas ASN, karyawan swasta, badan usaha, dan lainnya.
"Kemudian ada juga yang mandiri yang iuran bayar sendiri yang ikut kelas tiga, dua, satu. Setelah itu yang dibiayai pemerintah pusat melalui penerima bantuan iuran (PBI), kemudian juga pemda," ujar Harry.
Ia menyebutkan Pemerintah Kota Batam saat ini membiayai sekitar 60 ribu jiwa untuk kepesertaan JKN-KIS.
"Tetapi biasanya angka ini fluktuatif, dinamis, makanya setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemkot," kata dia.
Untuk kuota peserta JKN-KIS melalui PBI Pemkot Batam sudah terpenuhi, sesuai dengan kemampuan anggaran pemda setempat.
"Secara kuota sudah memenuhi, bahkan sudah penuh. Jadi memang bahkan ada beberapa yang menunggu, karena ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemda. Dalam pembayaran JKS-KIS juga tidak ada tunggakan, baik Kota Batam maupun Kabupaten Karimun," katanya.
Untuk terus meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Batam, pihaknya kerap melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah daerah (pemda).
"Jadi untuk Kota Batam sekitar 1-2 persen lagi itu lebih banyak di masyarakat umum. Ini menjadi PR kami juga bagaimana harapannya sesuai dengan arahan Wapres pada saat UHC Award itu, kepesertaan bisa 100 persen," kata dia.
Baca juga: Pemko Batam serahkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.300 petani