Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (Diskominfo Kepri) Hasan menyatakan 94 persen dari total 3.327 tps pilkada 2024 yang tersebar di tujuh kabupaten/kota sudah terkoneksi internet yang memadai.
"Artinya masih ada enam persen tps yang konektivitasnya belum optimal, dan ini menjadi fokus utama yang harus segera ditangani," kata Hasan saat memimpin Rapat Kerja Diskominfo se-Provinsi Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Selasa.
Diskominfo Kepri, kata Hasan, berencana untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan operator telekomunikasi dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo agar penyelesaian masalah ini dapat tercapai sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
Menurutnya kesiapan infrastruktur telekomunikasi sebagai elemen vital dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pilkada, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
"Kami sedang berupaya keras untuk memastikan seluruh tps dapat terhubung dengan baik, sehingga proses pemungutan dan rekapitulasi suara dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis,” ungkap Hasan.
Dalam rapat tersebut, Hasan juga menyoroti isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada.
Pihaknya telah mengintensifkan kampanye terkait netralitas ASN melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial dan kanal informasi resmi pemerintah daerah guna menekan potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pilkada.
"Sosialisasi ini perlu menjangkau seluruh ASN di wilayah Kepri tanpa terkecuali, karena setiap tindakan yang mencederai prinsip netralitas dapat berakibat serius pada kepercayaan publik terhadap hasil pilkada," kata Hasan.
Selain itu, pihaknya turut menyoroti pentingnya memerangi penyebaran informasi yang salah dan berbahaya seperti hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.
Hasan menekankan bahwa penyelenggaraan pilkada yang transparan harus didukung oleh arus informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran berita palsu yang bisa memicu keresahan masyarakat,” ucap Hasan.
"Artinya masih ada enam persen tps yang konektivitasnya belum optimal, dan ini menjadi fokus utama yang harus segera ditangani," kata Hasan saat memimpin Rapat Kerja Diskominfo se-Provinsi Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Selasa.
Diskominfo Kepri, kata Hasan, berencana untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan operator telekomunikasi dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo agar penyelesaian masalah ini dapat tercapai sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
Menurutnya kesiapan infrastruktur telekomunikasi sebagai elemen vital dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pilkada, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
"Kami sedang berupaya keras untuk memastikan seluruh tps dapat terhubung dengan baik, sehingga proses pemungutan dan rekapitulasi suara dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis,” ungkap Hasan.
Dalam rapat tersebut, Hasan juga menyoroti isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada.
Pihaknya telah mengintensifkan kampanye terkait netralitas ASN melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial dan kanal informasi resmi pemerintah daerah guna menekan potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pilkada.
"Sosialisasi ini perlu menjangkau seluruh ASN di wilayah Kepri tanpa terkecuali, karena setiap tindakan yang mencederai prinsip netralitas dapat berakibat serius pada kepercayaan publik terhadap hasil pilkada," kata Hasan.
Selain itu, pihaknya turut menyoroti pentingnya memerangi penyebaran informasi yang salah dan berbahaya seperti hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.
Hasan menekankan bahwa penyelenggaraan pilkada yang transparan harus didukung oleh arus informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran berita palsu yang bisa memicu keresahan masyarakat,” ucap Hasan.