Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau melalui Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat telah menyetujui anggaran sebesar Rp400 juta untuk revitalisasi fisik Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam.
“Alhamdulillah dengan dana yang dianggarkan kami dapat melakukan revitalisasi terhadap kantor UPTD sekaligus shelter. Akan kami fokuskan kepada kebersihan, keamanan, dan kenyaman untuk memberikan pelayanan maksimal kepada yang berkunjung dan melakukan konseling,” kata Kepala UPTD PPA Kota Batam Dedy Suryadi saat dihubungi di Batam, Sabtu.
Dia menjelaskan, dana ini dijadwalkan akan dicairkan pada tahun 2025, dengan fokus memperbaiki kondisi fasilitas yang saat ini sudah tidak memadai.
Ia mengungkapkan bahwa kantor UPTD saat ini membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal infrastruktur dan kelayakan fasilitas, yakni perbaikan pada atap, dinding, dan perabot kantor.
Revitalisasi ini dianggap mendesak karena shelter yang dikelola UPTD PPA menjadi tempat perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
"Rumah aman ini harus menjadi tempat yang benar-benar aman dan nyaman, karena merupakan tempat perlindungan sementara untuk korban yang sedang kami tangani," tambahnya.
Selain itu, Dedy menyoroti minimnya tenaga kebersihan dan keamanan di kantor UPTD PPA.
"Kami membutuhkan petugas keamanan dan penjaga kebersihan yang memadai. Karena shelter ini harus beroperasi 24 jam, baiknya ada yang standby hingga malam hari, menjaga dapur dan operasional lainnya untuk keperluan shelter," jelasnya.
Ia juga mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Komisi IV DPRD Batam yang telah mengunjungi UPTD PPA untuk meninjau kondisi kantor.
"Kunjungan tersebut membawa hasil yang baik dengan adanya komitmen penganggaran ini. Semoga tahun 2025, semua rencana bisa terealisasi sesuai harapan," kata Dedy.
Dengan adanya revitalisasi ini, UPTD PPA Batam diharapkan selanjutnya dapat memberikan layanan perlindungan yang lebih baik dan profesional, sehingga terus mendukung upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota itu.
Baca juga:
Pemkot ajak masyarakat berani berbicara jika alami tindak kekerasan
Pemkab Natuna sediakan konseling daring mengenai kekerasan