Batam (ANTARA Kepri) - Sebanyak 80 persen dari total buruh di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam miskin karena upah yang minim.

"Sebanyak 80 persen buruh di Batam miskin," kata Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Ayi Afrianto dalam Focus Group Discussion Konsep Pengupahan Layak menuju Sistem Pengupahan Nasional di Batam, Rabu.

Ia mengatakan buruh Batam masih miskin karena upah minimum kota sangat kecil dan tidak memadai.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Muhamad Rusdi mengatakan besaran upah minimum Kota Batam seharusnya lebih besar dari Jakarta.

"Biaya hidup di Batam lebih besar, tapi mengapa UMK-nya lebih kecil," kata dia.

Ia mengatakan upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup membuat buruh tidak sejahtera. Bila buruh tidak sejahtera, maka akan banyak gerakan.

"Jangan salahkan rusuhnya. Karena ada kesejahteraan yang belum didapat buruh," kata dia.

Ia mengatakan sepakat iklim investasi harus dijaga agar penanaman modal berjalan baik. Namun, jangan selalu mengandalkan buruh.

Pengusaha selalu beralasan upah kecil dapat menarik penanam modal, sehingga upah minimum selalu ditekan.

Upah jangan selalu dikaitkan dengan kondusivitas investasi, kata dia, melainkan pada kesejahteraan buruh.

"Upah harusnya dikaitkan dengan kesejahteraan sosial," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Umum SBSI Rekson Silaban mengatakan seharusnya Kota Batam menggunakan upah minimum sektoral, bukan minimum kota.

"Jangan menggunakan yang general," kata dia.

Pekerja galangan kapal, contohnya, harus menggunakan upah sektoral karena risikonya lebih besar.

(Y011/E001)